HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono ikut merespon keputusan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 70 persen pada Rabu (24/4) lalu.
Dia mengatakan, kenaikan suku bunga tersebut sejauh ini masih belum berdampak pada biaya pembangunan proyek infrastruktur dalam negeri. Sebab, sebanyak 70 persen dari pendanaan proyek infrastruktur di dalam negeri berasal dari sektor perbankan, dengan menggunakan kredit investasi.
“Sampai sekarang belum ada usulan dari para penyedia jasa untuk meminta eskalasi atau penyesuaian kontrak konstruksi,” kata Basuki dalam keterangannya, Jumat (26/4) yang dikutip Holopis.com.
Basuki mengakui, bahwa kenaikan suku bunga acuan lambat laun tentu akan bersampak. Untuk itu, penyedia jasa konstruksi dapat meminta eskalasi pengembalian investasi ke pemerintah jika kenaikan suku bunga tersebut tersebut menjadi kondisi yang luar biasa.
“Jika demikian, pasti akan ada kebijakan nasional untuk itu,” ujarnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia, penyaluran kredit pada kuartal pertama pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 12,4 persen secara tahunan. Sementara itu, kredit investasi naik hingga 14,83 persen secara tahunan pada Januari-Maret 2024.
Adapun sebagaimana diketahui, pemerintah miliki tiga program Kredit Pemilikan Rumah atau KPR Bersubsidi, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga, dan Subsidi Bantuan Uang Muka.
Secara rinci, pemberian FLPP tersebut dilakukan melalui bank penyalur. Namun menurut Basuki, sejauh ini belum ada bank penyalur FLPP yang meminta penyesuaian terkait subsidi dalam FLPP.
“Kalau itu menjadi kendala, pasti akan ada solusinya,” tandasnya.
