HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat politik dari P3S (Political and Public Policy Studies), Jerry Massie menyarankan agar PDIP segera menarik semua kadernya di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan pasca PDIP menunjukkan sikap keras kepalanya yang tidak mau menerima hasil Pilpres 2024.
“Jadi agak sulit PDIP bertahan dengan terjadi konflik. Maka PDIP tak akan leluasa bekerja dan saya nilai PDIP tak akan sejalan lagi dengan menteri-menteri PDIP,” kata Jerry kepada Holopis.com, Sabtu (27/4).
Seharunya menurut Jerry, PDI Perjuangan bisa lebih awal menarik semua menterinya di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Di mana saat Presiden Jokowi (Joko Widodo) kecenderungan mendukung Prabowo-Gibran ketimbang sejalan dengan sikap politik PDIP.
“Sebetulnya mereka menarik menterinya saat Jokowi mendukung Prabowo-Gibran. Kalau tak mau malu, maka PDIP segera menarik semua menterinya sekarang,” ujarnya.
Bagi Jerry, keberadaan kader PDIP di tubuh pemerintahan Jokowi-Maruf pasca Pilpres 2024 bisa menjadi persoalan, terlebih sampai dengan saat ini PDIP pun masih tak mau menerima bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024.
Salah satunya adalah sikap PDIP yang tidak mau menghadiri rapat pleno terbuka yang diselenggarakan oleh KPU RI pada hari Rabu, 24 April 2024 lalu.
“Jadi secara psikologis Jokowi dan PDIP sudah terjadi perceraian politik. Untuk apa mau bertahan, maka akan jadi api dalam sekam,” tandasnya.
Oleh sebab itu, Jerry pun menyarankan agar PDIP segera menarik semua menteri dari kadernya sebelum nantinya Jokowi yang melakukan reshuffle.
“Pasti Jokowi akan cuek pada PDIP. Agar tak terkesan tak mau mundur maka akan malu lagi jika dipecat serentak,” pungkasnya.
Berikut adalah daftar Menteri dari PDIP di Kabinet Indonesia Maju ;
1. Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung Wibowo,
2. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly,
3. Menteru Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati,
4. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki,
5. Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dan
6. Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Naas.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa PDIP masih belum bersedia menerima hasil Pilpres 2024. Pasca ditetapkan kalah di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sengketa PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri tersebut masih melanjutkan proses sengketa proses Pilpres 2024 di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta.
Bahkan dalam rangka kelancaran proses sengketa proses di PTUN Jakarta itu, PDIP sempat meminta agar KPU menunda terlebih dahulu rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil Pilpres 2024 pada hari Selasa (23/4) lalu.
“Itu yang kami inginkan supaya jangan ada justice delay. Jadi keadilan yang terlambat nanti kalau buru-buru ditetapkan,” kata salah satu Tim Penasihat Hukum Prof. Topane Gayus Lumbuun.
