HOLOPIS.COM, JAKARTA – KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) Jenderal Maruli Simanjuntak mengakui ada makna khusus terkait perubahan pelabelan KKB (kelompok kriminal bersenjata) menjadi OPM (Organisasi Papua Merdeka).
Dengan perubahan nama tersebut, Maruli menyebut saat ini TNI AD tidak lagi melakukan tindakan tegas di lapangan.
“Sangat. Saya sampaikan tidak ragu kami dalam melangkah,” kata Maruli Simanjuntak dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (26/4).
Mantan Pangkostrad itu pun mengakui, selama ini TNI kesulitan untuk melakukan tindakan tegas terhadap kelompok masyarakat di Papua yang membawa senjata api.
“Ada hal-hal yang membuat anggota kita ragu dalam langkah. Misalnya, contoh sederhana kalau kita melihat bawa senjata, apakah kita harus membiarkan dulu, kita laporkan, karena itu ada pelanggaran undang-undang.
Dengan adanya perubahan nama itu, Maruli pun memastikan saat ini tidak akan ragu-ragu mengambil keputusan jika anggota TNI di lapangan mendapati oknum yang memiliki senjata dan membahayakan keselamatan aparat dan masyarakat.
“Kalau dianggap sebagai OPM dia bersenjata, berbahaya, nanti kita menindaklanjuti,” tegasnya.
Meski begitu, Maruli kemudian tidak menjelaskan secara detail mengenai perubahan tugas dan fungsi antara TNI dan Polri sebagai dampak dari perubahan penyebutan nama tersebut.
“Sebaiknya bertanya kepada beliau (Panglima), sepanjang penjelasan dari beliau, kami sudah berdiskusi apa kendala-kendala di dalam mengatasi persoalan di Papua. Beliau sudah memutuskan seperti itu dan kita juga sudah diperintahkan untuk melakukan ini, ya kita kerjakan,” ujarnya.
Maruli Simanjuntak mengatakan situasi terkini di Papua sudah mulai membaik, dan masyarakat pun beraktivitas seperti biasa.
“Perkembangan baiklah. Setahu saya perkembangan semakin baik, masyarakat sudah mulai terjaga, kita sudah tata sehingga kegiatan bisa berlanjut terlaksana dengan baik,” pungkasnya.
