HOLOPIS.COM, JAKARTA – Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah menyatakan bahwa pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel merupakan pelanggaran konstitusi. Hal ini karena konstitusi UUD 45 mengamanatkan penghapusan penjajahan di seluruh dunia, sementara sampai dengan saat ini secara defacto maupun dejure, Israel terang-terangan masih menjajah Palestina.
“Membuka hubungan diplomatik dengan Israel sama dengan mengakui negara penjajah yang merampas tanah orang lain. Hal itu melanggar konstitusi UUD 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” kata Insan dalam keterangannya, Rabu (17/4) seperti dikutip Holopis.com.
Insan menjelaskan bahwa pengakuan terhadap eksistensi negara Israel sama saja dengan mengakui praktek kolonialisme pendatang atau “settler colonialism”. Hal yang di masa lalu dilakukan penjajah Eropa untuk merebut wilayah-wilayah seperti Amerika, Australia dan Selandia Baru dari tangan penduduk asli maupun pendudukan orang cina daratan terhadap kepulauan Formosa (Taiwan).
“Israel adalah negara yang berdiri dengan praktik kolonialisme pendatang atau settler colonialism. Di masa lalu para penjajah Eropa berhasil merebut Amerika, Australia dan Selandia Baru dari penduduk asli, praktik yang sama dilakukan Cina daratan di kepulauan Formosa (Taiwan),” ujarnya.
“Israel melakukan genosida dan pengusiran paksa orang-orang Palestina dari tanah yang mereka sudah tinggali dari generasi ke generasi,” sambung Insan.
Sebelumnya, media Israel, Yhet News sebagaimana dilansir Middle East Eye menyebut bahwa normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel telah berlangsung selama tiga bulan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui Menlu Retno Marsudi pada hari Selasa (16/4) menolak klaim tersebut dan menyatakan Indonesia menolak hubungan diplomatik dengan Israel.
“Oh enggak, dari waktu ke waktu selalu ada pihak-pihak yang mengatakan sudah waktunya Indonesia melakukan normalisasi (dengan Israel). Buat kita, posisi kita jelas seperti yang saya sampaikan,” ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/4).
Saat ditanya lebih lanjut tekanan seperti apa yang diterima Indonesia, Retno menyebut ada banyak sekali. Namun, Retno tidak menyebutkan secara detail mengenai banyaknya tekanan yang dimaksudnya.
Hanya saja, menurut dia, sikap Indonesia sampai saat ini tetap tidak akan berkompromi atas agresi militer Israel terhadap Palestina. Indonesia juga tetap mendukung kemerdekaan Palestina.
“Banyak banget lah, itu biasa di dalam dunia internasional, harapan dan tekanan. Tapi sejauh ini posisi kita tetap no,” kata Retno. “(Indonesia) Kokoh,” ujarnya.
