BerandaNewsPolhukamPDIP Klaim Presiden Jokowi Tidak Layak Bertemu Megawati

PDIP Klaim Presiden Jokowi Tidak Layak Bertemu Megawati

HOLOPIS.COM, JAKARTA – PDIP hingga saat ini mengklaim pertemuan antara Presiden Jokowi (Joko Widodo) dengan Megawati Soekarnoputri sangat sulit untuk berlangsung.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menyebut, sosok seperti Presiden Jokowi untuk saat ini tidak akan mungkin bisa bertemu dengan Ketua Umumnya.

“Kami menjadi benteng demokrasi. sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, kedaulatan rakyat,” kata Hasto dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (16/4).

Pria yang pernah diperiksa oleh penyidik KPK itu lalu menyinggung soal prinsip ketika berbicara lebih jauh mengenai hubungan antara Presiden Jokowi dengan Megawati.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Ketika konstitusi sudah dikhianati, ketika demokrasi sudah dikebiri, ketika supremasi hukum sudah dilanggar, lalu spirit antinepotisme, kolusi, dan korupsi kemudian bersemai dengan dukungan kekuasaan, apakah ini kita biarkan? Lalu sebagai bangsa pejuang, kita kan punya suatu prinsip,” klaimnya.

Hasto kemudian membantah mengenai video adanya pertemuan antara Megawati dan Jokowi usai Lebaran. Hasto mengatakan video viral yang dinarasikan pertemuan Megawati dengan Jokowi saat Lebaran itu tidak benar.

“Jadi saya mau klarifikasi juga bahwa video yang beredar tentang pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi pada saat Lebaran itu sama sekali tidak benar, tidak ada pertemuan,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.

Tok! Gugatan Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan Hakim, Polda Jabar Kalah Telak

Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan atas status tersangka yang telah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.

Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Dibacakan Hari Ini

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukannya, menentukan nasib Pegi dalam menghadapi proses hukum selanjutnya.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS