BerandaNewsPolhukamGanjar Pranowo Pasrah PPP Mulai Tinggalkan Koalisi

Ganjar Pranowo Pasrah PPP Mulai Tinggalkan Koalisi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ganjar Pranowo mengklaim dirinya tidak masalah atas sikap Plt Ketua Umum PPP Mardiono yang menghadiri acara Partai Golkar tanpa sepengetahuan koalisi.

Pria yang tersangkut dalam kasus korupsi e-KTP itu pun tidak merasa tersinggung ketika dirinya mulai ditinggalkan oleh partai yang gagal masuk parlemen tersebut.

“Nggak apa-apa, nggak apa-apa,” kata Ganjar Pranowo dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (16/4).

Mantan Gubernur Jateng yang terlibat kasus gratifikasi itu mengklaim kehadiran ketua umum partai adalah cara komunikasi masing-masing yang sah-sah saja dilakukan.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Saya kira sesama ketum partai mungkin mereka punya cara tersendiri untuk berkomunikasi, saya kira baik, apalagi dalam konteks keagamaan,” ujarnya.

“Menurut saya sih itu mencitradisikan Indonesia-lah ya antar-individu, terus kemudian mereka antar-pimpinan partai, saya kira boleh-boleh saja,” sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) menyatakan bahwa mereka akan sangat siap jika diajak bergabung oleh pemerintahan yang mendatang.

Plt Ketum PPP, Mardiono pun menyatakan, pihaknya bakal membuka pintu lebar-lebar apabila tawaran berkoalisi itu pun sudah sampai kepada mereka secara resmi.

“Ya, iya, tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya,” kata Mardiono dalam keterangannya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.

Tok! Gugatan Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan Hakim, Polda Jabar Kalah Telak

Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan atas status tersangka yang telah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.

Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Dibacakan Hari Ini

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukannya, menentukan nasib Pegi dalam menghadapi proses hukum selanjutnya.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS