HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hadir dalam sidang PHPU Pilpres 2024, di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4). Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan terkait penyusunan APBN 2024 (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
Sri Mulyani mengatakan, DPR RI telah menyetujui RUU APBN jadi Undang-Undang sebelum ada calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Karena, pendaftaran capres-cawapres 2024 pada bulan Oktober 2023.
“Waktu pendaftaran calon presiden, wakil presiden yang dijadwalkan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan demikian dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi UU tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024,” jelas Sri Mulyani dalam sidang seperti dikutip Holopis.com.
Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan tujuan penyusunan APBN yang salah satunya yakni menjawab tantangan zaman yang terus berubah secara dinamis.
“Yang Mulia, ketua dan majelis hakim MK, APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat negara dan perekonomian agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global, nasional. Dan juga menjawab tantangan zaman untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal,” lanjut Sri Mulyani.
Menkeu menambahkan, APBN harus disusun secara adaptif. “APBN harus didesain secara antisipatif, responsif dan mampu adaptif di dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, MK mengagendakan mengambil keterangan dari 4 menteri dalam persidangan PHPU Pilpres 2024. Para menteri yang dipanggil, yakni Muhadjir Effendy sebagai Menko PMK, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Selain empat menteri, ada seorang anggota DKPP yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam sengketa Pilpres.
