HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali memberikan penjelasan terkait anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Sri Mulyani menegaskan, anggaran perlinsos 2024 yang sebesar Rp 496,8 triliun tersebut bukanlah anggaran yang digunakan untuk membiayai seluruh program-program bantuan sosial (bansos).
“Saya ingin menyampaikan realisasi perlindungan sosial dan ini yang sering muncul terutama di media sosial kayaknya menjadi pembahasan banget,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024, Senin (25/3), yang dikutip Holopis.com.
“Seperti kita sampaikan waktu kita menyampaikan APBN 2024 ini, anggaran perlinsos tahun ini mencapai Rp 496,8 triliun perlinsos bukan bansos ya, perlindungan sosial,” tegasnya.
Adapun perlinsos tersebut, terang Sri Mulyani, sebagian dialokasikan untuk Kementerian Sosial (Kemensos), dengan porsi sebesar Rp 75,6 triliun. Anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk kartu sembako, PKH, asistensi rehabilitasi sosial.
“Kemarin juga saya dengar bahwa Kementerian Sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian Sosial hanya bertanggung jawab Rp 75,6 triliun itu memang untuk program kartu sembako, PKH, asistensi rehabilitasi sosial terutama untuk lansia dan lain-lain,” jelasnya.
Selain untuk Kemensos, Kementerian Keuangan juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 triliun untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Agama (Kemenag).
Alokasi itu, kata Sri Mulyani, antara lain digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Lebih lanjut, sebanyak Rp 49 triliun dari total anggaran perlinsos juga dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk membiayai program PBI JKN. Berikutnya, untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Rp 10,7 triliun.
Sedangkan sebanyak Rp 330 triliun sisanya, diantaranya digunakan untuk subsidi energi, non energi hingga antisipasi penanggulangan bencana.
“Jadi untuk supaya masyarakat mungkin ya banyak yang menanyakan Rp 496,8 triliun, Rp 75,6 triliun memang Kemensos yang melakukan sementara sisanya ada di beberapa kementerian lembaga dan subsidi yang cukup besar dalam bentuk barang listrik, LPG, BBM pupuk dan kredit usaha, dan kredit perumahan,” pungkasnya.
