Bakal Bawa Kapolda di Gugatan MK, LPI Anggap PDIP Sakit Jiwa

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) Muda Saleh menilai sikap PDI Perjuangan soal rencana membawa seorang Kapolda menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah hal yang tidak wajar.

“PDIP ini makin kemari makin lucu, rakyat tidak memilih mereka. Sakit jiwa mereka ini, nggak beres partai ini, bubarkan saja lah, rusuh!,” kata Muda kepada Holopis.com, Selasa (12/3).

Muda mengatakan, bahwa hasil perhitungan suara yang terjadi di Yogyakarta menjadi bukti bahwa masyarakat tidak memilih Capres-Cawapres yang diusung oleh PDIP.

“Bayangkan saja, di Yogya, dari PDIP minta pemungutan ulang, yang tadinya mereka menang, setelah pemungutan ulang justru Ganjar-Mahfud yang tersungkur,” ujarnya.

Adapun terkait dengan sosok Kapolda yang akan dihadirkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka dugaan adanya indikasi kecurangan Pilpres 2024, menurut Muda justru ada indikasi jahat yang akan dilakukan PDIP, yakni soal kekalahan yang dialami oleh Ganjar-Mahfud.

“Mereka nggak percaya di Jateng kalah. Jangankan Jateng, di kota-kota basis mereka saja kalah juga. Ini intinya PDIP ada indikasi mau bikin kisruh suasana, dan ini bahaya untuk demokrasi di Indonesia,” tuturnya.

Ia mengingatkan agar PDIP tidak gegabah dalam menyikapi kekalahan, apalagi sampai memprovokasi masyarakat untuk melakukan gerakan hanya demi membela kepentingan mereka.

“Dan kalau akhirnya rakyat jelas tidak pilih pemimpin dari PDIP, dan terbukti PDIP kalah, partai ini bisa bubar karena kepercayaan publik makin terkikis,” tukasnya.

PDIP Bakal Bawa Kapolda ke MK

Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa wacana membawa Kapolda untuk mendukung sengketa Pemilu di MK disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat. Ia menegaskan bahwa PDIP sudah siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk oknum Kapolda tersebut.

Henry menuturkan, bahwa kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan, sehingga membawa Kapolda Jawa Tengah tersebut akan diupayakan dalam agenda perlawanan hukum mereka.