HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah bukti terkait kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.
Salah satu yang diamankan berupa uang tunai sebesar Rp 10 miliar dan 2 juta SGD.
Demikian diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana. Selain uang tunai, tim penyidik Kejagung juga menyita sejumlah barang bukti elektronik dan kumpulan dokumen terkait.
Dikatakan Ketut, bukti tersebut disita tim penyidik saat menggeledah sejumlah lokasi, seperti kantor PT QSE, kantor PT SD, dan rumah seorang berinisial HL di DKI Jakarta. Penggeledahan berlangsung sejak Rabu 6 Maret 2024 sampai dengan Jumat 8 Maret 2024.
“Dari penggeledahan tersebut, Tim Penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait, serta uang tunai sebesar Rp 10.000.000.000 dan SGD 2.000.000,” ungkap Ketut Sumedana dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (9/3).
Menurut Ketut, kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi mengenai aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal yang merugikan negara, termasuk menimbulkan kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun.
Ketut memastikan, Tim Penyidik akan terus menggali fakta-fakta baru dari barang bukti tersebut untuk membongkar kasus korupsi komoditas timah ini.
“Yang diduga kuat berhubungan atau merupakan hasil tindak kejahatan,” ujar Ketut.
Secara keseluruhan ada 12 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah ini dan satu tersangka perintangan penyidikan.
Dua tersangka baru dari pihak swasta yang dijerat pada Rabu (21/2) yakni, SP (Suparta) selaku Direktur Utama PT RBT dan RA (Reza Andriansyah) selaku Direktur Pengembangan PT RBT. Kedua tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-4 KUHP.
