HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa setidaknya sebanyak 29,2 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
Selain itu, Sri Mulyani juga melihat porsi kredit UMKM perbankan masih rendah dibanding dengan negara-negara lain, yakni hanya sekitar 20 persen.
“Pembiayaan dan kredit bank hanya sekitar 20 persen dan Indonesia ini termasuk yang rendah dibandingkan banyak negara-negara lain di mana porsi pembiayaan UMKM di dalam kredit perbankan relatif lebih tinggi,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (7/3).
Ia lantas menjelaskan, bahwa penyebab kredit tersebut masih rendah adalah karena nilai kredit UMKM yang terlalu kecil bagi perbankan, namun cost atau biaya yang ditanggung lebih mahal. Hal ini, kata dia, menjadi beban tersendiri bagi perbankan.
“Ini menjadi salah satu tantangan kenapa Indonesia masih perlu untuk meningkatkan pembiayaan dari UMKM di dalam kredit perbankan kita, oleh karena untuk meningkatkan UMKM supaya mendapatkan affordability dan akses UMKM naik kelas menjadi kebutuhan,” ujarnya.
Meski demikian, Bendahara Negara ini menekankan bahwa UMKM memegang peranan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan UMKM memberikan kontribusi hingga 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
melihat kontribusinya yang besar terhadap PDB, Sri Mulyani menyayangkan masih minimnya UMKM yang bisa tembus pasar ekspor, dimana kontribusi UMKM terhadap pasar ekspor sejauh ini hanya sebesar 15 persen.
“UMKM yang begitu besar, tapi jumlah dan dampaknya ke perekonomian belum bisa menembus pasar ekspor, karena kontribusi terhadap ekspor baru sekitar 15 persen dari total. Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah pembiayaan dan 29,2 juta tidak mampu mengakses pembiayaan,” ujarnya.
Dengan berbagai kendala tersebut, sejumlah solusi untuk mendorong pembiayaan UMKM pun dikatakan Sri Mulyani, telah dipersiapkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, seperti instrumen perpajakan hingga belanja negara.
“Jadi walaupun kementerian yang namanya UMKM dan koperasi hanya satu yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, tapi program UMKM itu dilakukan oleh hampir semua kementerian/lembaga di Indonesia oleh pemerintah daerah juga melalui institusi termasuk Bumdes dan BUMN seperti Bank BRI,” pungkasnya.
