Demo Tolak Hak Angket, Massa Pertanyakan Komitmen Demokrasi Partai yang Tak Siap Kalah

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat dan Pemuda Nusantara (GEMPAR) berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang Jakarta Pusat, Kamis (7/3).

Dalam aksinya, mereka pun menuntut untuk menolak wacana hak angket DPR karena hanya akan digunakan sebagai alat untuk bargaining politik.

“Manuver politik untuk mendelegitimasi Pemilu 2024 melalui Hak Angket semakin menunjukkan bahwa Partai pengusung tidak siap kalah dan hanya mau menang. Sehingga perlu dipertanyakan kembali komitmen mereka terhadap demokrasi yang seharusnya menempatkan suara rakyat diatas kepentingan siapapun,” tegas Koordinator Aksi, Ahmad dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (7/3).

Lebih lanjut, Ahmad berpesan agar semua pihak mendukung KPU, Bawaslu dan DKPP untuk bekerja sebagaimana mestinya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

“Kalau ada yang tidak puas silahkan gunakan jalur konstitusional untuk mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi bukan memprovokasi masyarakat untuk bergerak turun ke jalan apalagi mendorong Hak Angket yang jelas-jelas hanya akan memperkeruh situasi,” jelasnya.

Ahmad mengatakan, bahwa sudah waktunya melangkah ke depan, rekonsiliasi untuk bersama-sama membangun bangsa dan tidak berlarut-larut dalam konflik politik Pemilu 2024.

“Pemilu hampir selesai, mari kita terima hasilnya secara gentle dan sportif, karena hasil Pemilu adalah cerminan suara rakyat,” katanya.

Lebih jauh, Ahmad menjelaskan bahwa Sirekap KPU merupakan aplikasi yang dibangun untuk memberikan akses kepada masyarakat agar bisa melakukan pengawasan proses penghitungan suara.

Namun itu tidak dapat dijadikan sebagai hasil penghitungan suara Pemilu, penghitungan suara tetap mengacu pada hasil rekap manual yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, Kecamatan dst.

“Sehingga tuntutan untuk melakukan audit Sirekap terkesan sia-sia dan hanya bagian dari penggiringan opini bahwa telah terjadi kecurangan Pemilu yang sejauh ini hanya sekedar isu dan masih sangat jauh serta sulit dibuktikan,” tambahnya.

Selain itu, Ahmad kembali menegaskan fenomena kenaikan harga beras dan harga pangan saat ini adalah fenomena yang biasa terjadi menjelang bulan Ramadhan.

“Disini, Pemerintah selalu berhasil mengendalikan kenaikan harga pangan dan mengendalikan inflasi setiap tahun menjelang bulan ramadhan maupun menjelang Idul Fitri,” pungkasnya.