Presiden Jokowi Harap Kamboja Tingkatkan Kerjasama Soal TPPO

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet, di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja di berbagai sektor bilateral.

Jokowi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Pasalnya, Jokowi menekankan pentingnya implementasi kesepakatan ASEAN berupa Lima Poin Konsensus (5PC) dan penyelesaian krisis Myanmar.

“Kita sadari ASEAN masih miliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan selesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC,” kata Jokowi dalam pernyatannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (5/3).

Jokowi kemudian menekankan tiga hal utama dalam pertemuan bilateral tersebut. Pertama, peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut.

Bahkan, Jokowi juga menawarkan bahwa BUMN Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur.

“Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antarsektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi,” ucapnya.

Kedua, dalam isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan WNI yang menjadi korban.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.

“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” tegasnya.

Kedua belah pihak kemudian turut membahas kerja sama di bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras dari Kamboja. Presiden Jokowi juga mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras dan MoU Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang untuk sepakati harga dan jumlah beras impor.

“Implementasi MoU Pertanian juga perlu segera didorong khususnya tindak lanjut peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi pengolahan dan penyimpanan beras,” pungkasnya.