HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anies Baswedan menyambut positif pembahasan program kerja dari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sudah masuk dalam pembahasan APBN dari Pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo).
Namun, di sisi lain Anies Baswedan kesal ketika pembahasan tersebut dilakukan sebelum KPU mengumumkan secara resmi siapa pemenang Pemilu 22024. Meskipun diketahui, dari hitungan sementara KPU, pasangan nomor urut 2 menang telak dari dua rivalnya.
“Jadi pemerintah mengakomodasi itu baik, nah pertanyaannya kapan itu dimulai pengakomodasian itu? Pengakomodasian itu dimulai sesudah badan penyelenggara pemilihan umum memutuskan secara legal si a, si b, si c sebagai pemenang,” kata Anies dalam keterangannya pada Jumat (2/3) seperti dikutip Holopis.com.
Jika kemudian sudah ada putusan resmi dari KPU RI, Anies pun mengaku tidak bakal keberatan jika program tersebut langsung dibahas oleh Presiden Jokowi.
“Sesudah itu pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara pemilu memanggil pemenang menanyakan apa programnya, apa yang harus dimasukan ke dalam RAPBN. Itu baik,” imbuhnya.
Anies bahkan kemudian memuji sikap pemerintah yang terbuka terhadap program kerja presiden mendatang. Tapi, pria yang pernah dipecat sebagai Mendikbud oleh Presiden Jokowi ini kemudian malah membicarakan etika terkait pembahasan program kerja tersebut.
“Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai ada persoalan etika lagi di sini. Jadi sikap terbuka itu baik, itu yang dibutukan justru dalam demokrasi begitu, yang repot kita pernah mengalami, mau sudah terpilih menjadi gubernur kemudian gubernur yang sedang bertugas tidak memberikan ruang, wah repot itu,” terangnya.
“Tapi keterbukaan persoalannya kapan mulai terbuka? Sesudah penyelenggara pemilu menyatakan secara resmi sebagai pemenang nah itu baru dimulai, dan sengketa juga pemilu sudah selesai,” sambungnya.
Presiden Jokowi (Joko Widodo) membantah bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan secara khusus mengenai program makan siang gratis yang telah menjadi program andalan dari calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Jokowi menegaskan, dalam pembahasan Rapat Kabinet yang berlangsung beberapa hari lalu dirinya meminta agar program dari presiden terpilih nanti bisa dimasukan dalam anggaran tahun 2025.
“Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program program presiden terpilih harus sudah dimasukan dalam rencanan anggaran 2025,” kata Jokowi dalam pernyatannya, Rabu (28/2).
Hal itu dimaksudkan agar Presiden terpilih yang akan menggantikannya nanti tidak kesulitan dalam merealisasikan program-programnya ketika baru menjabat.
“Supaya presiden terpiklih menjadu lebih cepat dan lebih mudah dalam penganggaran tidak kembali lagi mengajukan anggaran ke DPR Itu yang disampaikan dalam rapat paripurna kemarin,” terangnya.
Sehingga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian kembali menepis bahwa pihaknya sengaja membahas detail program makan siang tersebut saat rapat kabinet.
“Tapi tidak ada pembicaraan spesifik dalam rapat kabinet.Gak ada,” tegasnya.
