HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menko Polhukam Hadi Tjahjanto berkomitmen untuk memastikan situasi keamanan dalam negeri tetap kondusif hingga proses pelantikan presiden terpilih di Oktober mendatang.
Oleh karena itu, Hadi pun meminta agar semua pihak yang mengklaim adanya kecurangan Pemilu bisa menggunakan sistem yang telah disepakati dalam aturan.
“Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK,” kata Hadi dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (28/2).
“Ikuti mekanisme itu,” tegasnya.
Oleh karena itu, mantan Panglima TNI tersebut kemudian meminta semua pihak tidak berusaha menggunakan cara lain karena kekalahan yang telah mereka alami.
Terlebih jika kemudian terjadinya gerakan yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu, Hadi memastikan bahwa pihaknya akan langsung mengambil tindakan tegas.
Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo memaksa partai pengusungnya untuk segera menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.
Tak hanya partai pengusungnya, Ganjar menyebut bahwa pihaknya saat membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk melancarkan aksi tersebut.
Pria yang tersandung kasus korupsi e-KTP itu pun memaksa agar Pemilu bisa disebut curang sehingga hak interplasi DPR bisa dilakukan sesegera mungkin.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Selasa (20/2).
