HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa tantangan global yang berdampak signifikan pada perekonomian bangsa saat ini memang cukup berat. Pasalnya kata Presiden, situasi global kekinian sulit dihitung dan dikalkulasi.
Hanya saja, Kepala Negara tersebut mengatakan bahwa sekalipun begitu, Indonesia masih cukup selamat karena bisa mengatasi persoalan tersebut walaupun dalam kondisi yang memang tidak mudah.
“Patut kita syukuri dengan krisis dunia dan ketidakpastian ekonomi, namun perekonomian kita cukup kokoh. Indonesia masuk 3 besar yang perkembangan ekonominya baik,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di Rapim TNI Polri yang diselenggarakan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2) seperti dikutip Holopis.com.
Presiden juga meminta seluruh pihak agar terus hati-hati dan waspada, karena ke depan kondisi global semakin kompleks dan semakin tidak jelas. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional dan perang siber akan semakin meningkat.
“TNI Polri harus berani masuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, tank masuk perlu, namun perlu hati-hati dengan penggunaan drone,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menyematkan pangkat Jenderal Kehormatan Bintang Empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subiyanto. Hal ini berdasarkan Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari.
“Ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada bangsa dan negara,” katanya.
Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang mendapatkan gelar Jenderal kehormatan dari negara. Sekaligus berharap agar sinergitas TNI dan Polri tetap terus terjaga untuk pertahanan dan keamanan Republik Indonesia.
“Untuk Bapak Menhan, Pak Prabowo, saya ucapkan selamat,” kata Menko Polhukam Hadi.
Hadir dalam Rapim tersebut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Staf Tiga Matra TNI (AD, AL, AU), Wamenhan, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dan Wakil Ketua MPR RI Ahamd Muzani,
