HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menilai bahwa hak angket DPR terkait Pemilu 2024 akan kandas di tengah jalan.
Hal itu dapat diprediksi usai adanya pertemuan antara Presiden Jokowi (Joko Widodo) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh beberapa waktu lalu.
“Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan sinyalemen akan adanya upaya untuk membatalkan proses hak angket di DPR,” kata pria yang karib disapa Iwan tersebut, Senin (24/2) seperti dikutip Holopis.com.
Lulusan Magister Imu Politik dari Universitas Nasional (UNAS) menganalisis bahwa NasDem bisa menjadi salah satu partai penentu bergulir atau tidaknya hak angket tersebut.
“Karena apabila Nasdem dan partai lainnya yang hampir setengah suara mayoritas DPR bisa diamankan oleh presiden ini artinya proses pengajuan hak angket secara otomatis tidak akan terjadi,” ujarnya.
Oleh sebab itu menurut Iwan, setidaknya pengusul hak angket perlu menggalang lebih dari setengah kursi di parlemen yang ada di luar koalisi untuk menggulirkan hak angket tersebut.
“Karena PDIP setidaknya membutuhkan 1/2 lebih kursi DPR di antaranya harus merangkul partai-partai di luar koalisi yang mengusung Prabowo-Gibran,” jelasnya.
Jika lebih dari setengah jumlah kursi di parlemen dapat dipengaruhi untuk bisa ikut bersama-sama menggulirkan hak angket tersebut, maka apa yang menjadi wacana Ganjar Pranowo dan PDIP bisa saja direalisasikan.
“Seperti Nasdem, PKS, PKB dan PPP yang mampu mengesahkan usulan hak angket di DPR,” pungkasnya.
