HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada bulan Januari 2024 telah mencapai angka yang signifikan, yaitu sebesar Rp96,4 triliun.

Angka tersebut setara dengan 3,9 persen dari pagu belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mencapai Rp2.467,5 triliun.

Menkeu Sri Mulyani juga menyoroti, bahwa realisasi belanja tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun relatif sejalan dengan situasi pada tahun 2021.

“Belanja pemerintah pusat tahun 2024 Januari ini lebih tinggi dibandingkan 2023 dan 2022, meskipun relatif hampir sama dengan situasi tahun 2021,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN secara daring, pada Kamis (22/2), seperti dikutip Holopis.com dari laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeuri).

Pada tahun ini, dalam konteks Pemilu, peningkatan belanja tersebut dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berkaitan dengan proses Pemilu 2024.

“Tentu ini menggambarkan tren dari belanja pada bulan Januari dan karena ini adalah tahun Pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan Pemilu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani, memaparkan realisasi belanja dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang menggapai Rp44,8 triliun atau 4,1 persen dari pagu Rp1.090,8 triliun, khususnya dikontribusikan oleh belanja untuk mendukung persiapan Pemilu yang terealisasi sebesar Rp16,5 triliun per 12 Februari 2024.

Tidak hanya untuk Pemilu, realisasi belanja K/L termasuk belanja pegawai Rp15,3 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri sebesar Rp10,3 triliun dan tukin, honorarium, lembur mencapai Rp5 triliun.

Sedangkan, realisasi belanja barang telah mencapai Rp12,9 triliun, lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp10,1 triliun.

Hal ini dipengaruhi pembayaran BOS dan kegiatan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemilu.

Disisi lain, belanja modal sudah terealisasi sebesar Rp4,1 triliun pada bulan Januari 2024, hal tersebut naik dari pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,6 triliun.

Kenaikan belanja modal pada tahun 2024, hal ini disebabkan meningkatnya belanja sarana prasarana (sarpras), bidang ketahanan dan keamanan Polri, serta sarpras kesehatan Kementerian Kesehatan.

Selain itu juga, Menkeu Sri Mulyani juga menekankan pentingnya belanja negara dalam menopang aktivitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendukung agenda pembangunan nasional, seperti pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berbagai proyek strategis lainnya.

“Belanja negara terserap optimal untuk menopang aktivitas ekonomi, meningkatkan daya beli, dan mendukung agenda pembangunan, di antaranya pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bantuan sosial, Pemilu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan Proyek Strategis Nasional (PSN),” tulis keterangan dalam laman Kemenkeuri.