HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menekankan peran penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai instrumen kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan secara daring, pada Selasa (20/4).
“APBN memerankan peran yang sangat penting. Dia tidak hanya menjadi instrumen negara untuk mencapai tujuan negara, dan oleh karena itu harus dikelola secara akuntabel, namun dia juga harus menjawab berbagai tantangan-tantangan dan guncangan ekonomi yang terjadi seperti waktu pandemi dan sekarang dalam kondisi geopolitical global dan juga dari sisi perlemahan ekonomi global,” tutur Menkeu, seperti dikutip Holopis.com dari laman Kemenkeu.
Pada tahun 2024, berbagai program pembangunan difokuskan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta memperbaiki indeks pembangunan manusia, termasuk nilai tukar petani.
Selain itu, Menkeu juga menegaskan bahwa belanja utama akan difokuskan pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti sektor pendidikan, perlindungan sosial, dan juga kesehatan.
“Kemudian, pembangunan infrastruktur (juga menjadi prioritas pembangunan) yang terus akan mengedepankan konektivitas dan efisiensi, serta mengakselerasi mobilitas antar daerah antar pulau. Kita juga melihat bahwa pembangunan di bidang hukum dan pertahanan keamanan menjadi salah satu prioritas di dalam pembangunan kita selain IKN dan food security/ketahanan pangan,” lanjut Menkeu.
Selanjutnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa pembangunan di daerah sangat bergantung pada peran APBN melalui transfer dana APBN ke daerah-daerah.
Transfer ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, dana desa, dan transfer keuangan lainnya.
Menurutnya, hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang dapat menstimulasi ekonomi di daerah sendiri.
“Transfer ke daerah tentu juga diharapkan sinkron dan konsisten dengan kebijakan nasional, sehingga dampak dari APBN dan APBD menjadi jauh lebih meningkat apabila allignment dan sinkronisasi dari strategi belanja dan pengelolaan APBN dan APBD terjadi,” pungkasnya.
