Dukung Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, Kementerian PPN/Bappenas dan PT DI Tandatangani Nota Kesepahaman

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Bali, bersama Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI), menandatangani Nota Kesepahaman Bersama, untuk mendukung pengembangan industri kedirgantaraan di Bali.

Dukungan ini merupakan bagian dari upaya, mendukung Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, dengan tujuan menjadikan Bali sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tahun 2045.

“Apa yang kita lakukan ini berpijak dari upaya kita meluncurkan masterplan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dengan tujuan Bali harus menjadi Bali era baru di 2045,” ujar Deputi Amalia, Jumat (16/2), seperti dikutip Holopis.com dari laman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebelumnya, menurut Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, pengembangan sektor transportasi udara yang andal menjadi kunci penting dalam mendukung konektivitas dan integrasi wilayah.

Dengan adanya pengembangan industri kedirgantaraan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata antar pulau dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Konektivitas udara yang baik menjadi solusi untuk keterjangkauan dan integrasi wilayah, sehingga diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan antar pulau sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tulis keterangan.

Penandatanganan NKB ini sejalan dengan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali yang telah diluncurkan Presiden RI, Joko Widodo, dengan fokus pada dua strategi transformatif, yaitu Bali Produktif dan Bali Terintegrasi.

“Penandatanganan NKB ini juga wujud pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera, yang telah diluncurkan Presiden RI pada 3 Desember 2021,” ungkapnya.

“Dari enam strategi transformatif Ekonomi Kerthi Bali, terdapat dua strategi yang sejalan dengan NKB ini, yaitu Bali Produktif dan Bali Terintegrasi,” tambahnya.

Dalam konteks Bali Produktif, peningkatan produktivitas sektor ekonomi dilakukan melalui pengembangan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, inklusif, serta pengembangan industrialisasi bernilai tambah tinggi.

Sementara itu, Bali Terintegrasi bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi Bali dengan wilayah lain seperti NTB, NTT, dan Jawa Timur, dengan dukungan pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan.

Dukungan ini juga, selaras dengan Peta Jalan Ekosistem Industri Kedirgantaraan yang diluncurkan Kementerian PPN/Bappenas, yang mencakup pengembangan produk dirgantara, dan berbagai layanan pendukung seperti Maintenance, Repair, Overhaul (MRO) , layanan jasa penerbangan dan lain sebagainya.

“NKB ini juga selaras dengan Peta Jalan Ekosistem Industri Kedirgantaraan 2022-2045 yang diluncurkan Kementerian PPN/Bappenas pada 21 November 2022,” tulisnya.

“Penciptaan ekosistem industri kedirgantaraan yang kondusif dan berdaya saing dilakukan secara terfokus dan mendalam melalui pengembangan produk dirgantara, yang mencakup pesawat terbang seperti N219 dan komponennya, serta berbagai jasa dirgantara dan ekosistem pendukung seperti Maintenance, Repair, Overhaul (MRO) dan Purnajual serta layanan jasa penerbangan, pendidikan dan pelatihan, serta kebandarudaraan,” paparnya.

Pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan ini, tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Namun, juga memerlukan kolaborasi sinergis dengan dunia usaha.

Di akhir, Deputi Amalia menekankan pentingnya peran bersama untuk menjadikan visi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali menjadi kenyataan, dengan melibatkan berbagai pelaku di sektor industri kedirgantaraan.

“Ini bukan hanya peran pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi kita terus menggalang kekuatan dengan berbagai pelaku usaha, dan hari ini kita menggalang kekuatan dengan beberapa pelaku di sektor industri kedirgantaraan,” pungkas Deputi Amalia.