HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pihaknya hanya akan memercayai hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU RI sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu.
Mereka tak akan meyakini hasil quick count atau perhitungan cepat sejumlah lembaga survei yang saat ini menyelenggarakan program quick count pemilu 2024.
“Tentu saja kita harus mengikuti seluruh tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa yang dipakai adalah berdasarkan proses rekapitulasi yang bersifat berjenjang dari TPS ke atas,” kata Hasto di Jakarta dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (14/2).
Hal ini karena hasil quick count sejumlah lembaga survei yang ada menunjukkan bahwa rekapitulasi sample yang diambil menunjukkan bahwa paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran berada di urutan teratas, sementara paslon nomor 01 yakni Anies Rasyid Baswedan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berada di urutan kedua, dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD sebagai paslon nomor urut 03 berada di urutan terbawah.
Di sisi lain, Hasto juga menuding bahwa Pemilu 2024 berjalan tidak fair alias terjadi kecurangan yang ia sebut sebagai sesuatu yang sistematis dan masif.
“Terburuk di dalam pelaksanaan Pemilu pasca reformasi, karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Sampai dengan saat ini kata Hasto, tim yang terafiliasi dengan paslon 03 masih melakukan pengumpulan data kecurangan untuk dijadikan bahan melakukan kontra jika hasil suara Ganjar-Mahfud kalah dalam Pilpres 2024.
“Bahwa mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang seluruh struktur,” tukasnya.
Salah satu indikatornya adalah adanya gerakan masyarakat sosial dan para civitas akademika yang melakukan gerakan untuk menentang proses pemilu saat ini. Baginya, itu adalah bukti bahwa ada kecurangan yang sistematis dan masif.
“PDI Perjuangan bersama dengan relawan yang begitu banyak juga disuarakan oleh kelompok-kelompok Pro demokrasi, karena baru kali ini pasca reformasi Pemilu diwarnai dengan suatu gerakan diikuti oleh gerakan dari perguruan tinggi para guru besar secara luar biasa. Artinya memang ada suatu persoalan,” pungkasnya.
