TKN Bakal Ambil Langkah Hukum soal Hoaks Korupsi Mirage 2

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran akan mengambil langkah hukum terkait pemberitaan media asing yang memuat perihal dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam pembelian pesawat jenis Mirage 2000-5.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman memastikan, bahwa pemberitaan yang dimuat oleh media Meta Nex adalah berita bohong alias hoaks.

“Sejak awal kami katakan bahwa 1000 persen berita tersebut adalah bohong. Baik substansi maupun embel-embelnya semuannya bohong. Seribu persen tidak mungkin,” kata Habiburokhman dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (10/2).

Dia pun menyebut, bahwa pihaknya kini tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum perihal kabar hoaks tersebut. .

“Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran tengah mencadangkan hak kami untuk melakukan upaya pembelaan hukum dan kebijakan hak-hak kami dengan melaporkan orang-orang yang melakukan fitnah ini,”

Dia pun mewanti-wanti masyarakat untuk bijak dalam menanggapi berita hoaks tersebut, dengan tidak menyebarluaskannya.

“Kami mengingatkan kepada publik pada khalayak ramai untuk bijak, jangan ikut menyebarkan, jangan ikut mem-forward hal yang memang tidak benar,” pesannya.

Sementara itu, Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak juga menegaskan, bahwa pemberitaan perihal dugaan korupsi dalam pembelian pesawat Mirage 2000-5 adalah kabar yang tidak benar.

Sebab sebelum media asing memberitakan soal dugaan korupsi itu, Kementerian Pertahanan telah memastikan, bahwa pembelian Mirage 2000-5 telah dibatalkan.

“Keputusannya adalah dibatalkan pesawat ini, kemudian nanti apakah ada pertimbangan lain yang jelas pak Prabowo akan mencari pesawat yang terbaik,” kata Dahnil.

Dahnil lantas menjelaskan, bahwa pembatalan ini dilakukan dengan alasan keterbatasan fiskal Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam aspek pertahanan.

“Namun karena ada keterbatasan fiskal maka kemudian pembelian itu terpaksa kita batalkan, kemudian kita ganti opsinya menjadi Retrofit,” ujarnya.

Adapun retrofit itu, kata Dahnil, dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kekuatan wilayah udara pertahanan Indonesia di tengah berbagai konflik global yang ada beberapa waktu belakangan ini.