HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Investasi yang sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat bicara rerkait kritikan yang disampaikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait program bansos pemerintah.
Bahlil menilai, kritikan politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu yang menyebut program bansos macam praktik lama zaman kerajaan sebenarnya tidak perlu untuk ditanggapi. Sebab ia menilai, kritikan yang dilontarkan Ahok tidak merepresentasikan pikiran rakyat kecil
“Ngapain tanggapi Ahok? Nggak perlu menurut saya ditanggapi. Itu kan pikiran Ahok yang tidak merepresentasikan pikiran rakyat kecil,” sebut Bahlil dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (5/2).
Pun terkait adanya kandidat capres yang mengkritisi program bansos, lanjut Bahlil, berarti tak suka dengan rakyat yang membutuhkan bansos. Pasalnya, bansos tersebut diberikan pemerintah karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Artinya kalau ada pasangan calon presiden yang mengkritisi bansos, berarti calon presiden itu tidak senang dong dengan masyarakat yang membutuhkan, terutama saudara-saudara kita masyarakat miskin,” ujar Bahlil.
Bahlil pun mengaku heran mengapa program bansos menjadi persoalan. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai berbagai kritikan tersebut.
“Ini untuk mereka kok, kita jangan merasa diri bahwa kita, kehidupan kita sama dengan yang lain,” pungkas Bahlil.
Adapun sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep telah menanggapi berbagai kritikan mengenai program bansos pemerintah.
Mulanya, Kaesang menyebut bahwa dirinya sepakat bahwa penyaluran bantuan memang seharusnya diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan.
“Saya rasa memang bansos harus tepat sasaran,” kata Kaesang, Minggu (4/2).
Meskipun begitu, putra Presiden Jokowi itu pun menegaskan, bahwa pemilihan waktu untuk penyaluran bansos tentunya juga harus menjadi perhatian semua pihak.
“Tapi balik lagi, dan bansos itu harus tepat waktu,” imbuhnya.
Kaesang kemudian menyinggung aksi kader PDIP, Juliari Batubara yang dianggap bersalah karena telah melakukan korupsi dalam pengadaan bansos pada saat jaman pandemi Covid-19.
Dimana hal tersebut justru dianggap lebih berbahaya dan patut menjadi pembicaraan ketimbang tuduhan politisasi penyaluran bansos.
“Mungkin saat ini dipermasalahkan, tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat covid dikorupsi,” pungkasnya.
