Luhut Ragukan RI Mampu Bangun Pembangkit Nuklir

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara terkait rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

Menurutnya, pengembangan PLTN di Indonesia perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengingat lokasi sumber daya, yang kemungkinan akan berada di daerah yang rawan bencana.

“Saya pribadi untuk teknologi wind (angin) saya tidak terlalu khawatir. Tapi yang saya khawatir itu gempa bumi areanya, bagaimana itu, kita sudah siap atau belum,” kata Luhut seperti dikutip Holopis.com, Senin (28/1).

Luhut lantas menekankan bahwa dalam pengembangan PLTN, Indonesia harus berkaca pada Jepang, yang menurutnya sudah pernah babak belur dalam mengembangkan tenaga nuklir.

Dia pun mengungkit perihal kedisiplinan Jepang yang menurutnya sudah sangat bagus jasa masih keteteran dalam pengelolaan nuklir. Dia pun mengembalikan perihal kesiapan Indonesia dalam menggarap sektor energi nuklir kepada publik.

“Apakah kita sudah cukup disiplin untuk mengelola barang seperti ini? Jepang saja yang begitu disiplin juga gelagapan. Jadi biar aja ini ke publik. Kalau kita, apa saja kita setuju untuk kebaikan negeri ini ya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto memastikan, bahwa Indonesia sebentar lagi akan memiliki Badan Pembangkit Nuklir.

Dia menjelaskan, upaya pemenuhan syarat dari International Atomic Energy Agency (IAEA) dalam membangun PLTN, sebelumnya juga sudah dimulai dari upaya Kementerian ESDM dengan menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang tim persiapan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Badan Pelaksana Program Energi Nuklir.

Djoko menjelaskan, dalam upaya komersialisasi energi nuklir, terdapat 19 persyaratan dari IAEA yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dimana, Indonesia sendiri telah memenuhi 16 syarat, dari 19 perysaratan yang ditentukan oleh IAEA tersebut.

Adapun sejauh ini, upaya pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir itu, hanya tinggal menunggu restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi tinggal 3 (persyaratan) lagi, dan Ketua DEN sudah berkirim surat ke Bapak Presiden (Jokowi),” kata Djoko pada Rabu (17/1).