HOLOPIS.COM, JAKARTA – KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempertanyakan maksud tuduhan calon wakil presiden Mahfud MD mengenai adanya beking aparat di kegiatan tambang ilegal.
Maruli pun menganggap, apa yang disampaikan Mahfud yang juga merangkap sebagai Menko Polhukam itu masih belum jelas dan mengambang dan dipertanyakan kejelasannya.
“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu. Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ucap Maruli Simanjuntak dalam pernyataannya pada Senin (22/1) seperti dikutip Holopis.com.
Pasalnya, Maruli pun meyakini pihaknya tidak mungkin berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, terlebih dengan ancaman hukuman yang ada saat ini.
“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” tegasnya.
Terlebih, lanjut Maruli, pihaknya juga sangat was-was dalam melakukan tindakan ilegal di era gempuran media sosial pada saat ini.
“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” ucapnya.
Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.
“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tuturnya.
Mantan Pangkostrad itu pun menegaskan sebelumnya sudah banyak prajurit yang terbukti membekingi tambang ilegal telah diberikan sanksi tegas.
“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” tuntasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat Pilpres mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.
“Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.