HOLOPIS.COM, JAKARTA – Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung sejumlah aspek yang diklaim bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan menempatkan atau menahan narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Nusakambangan.
Demikian teungkap saat Ganjar memaparkan penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau paku integritas, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/1) malam. Selain menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penempatan di Nusakambangan dianggap membuat koruptor takut dan bisa memberikan efek jera.
“Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu dan wajib pengenaan pasal tambahan terkait TPPU,” ungkap Ganjar dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com.
Ganjar juga bicara soal pentingnya rancangan undang-undang perampasan aset untuk memberikan efek jera. “Inilah respons yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang,” ujar Ganjar.
Ganjar lebih lanjut membeberkan jurus mencegah korupsi jika terpilih sebagai presiden RI periode 2024-2029. Salah satunya melalui dengan digitalisasi sistem keuangan.
“Dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan,” ucap Ganjar.
Selain itu, sambung Ganjar, transaksi uang kartal juga perlu dibatasi. Pasalnya, transaksi tunai membuat penggunaan anggaran sulit dilacak. Sebab itu, Ganjar mendukung pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang nantinya membatasi transaksi belanja uang tunai maksimal Rp 100 juta.
Kemudian, lanjut Ganjar, e-budgeting, e-planning menjadi sebuah kewajiban untuk transparansi birokrasi.
“Dan tentu saja transparansi anggaran. Transaksi yang jelas asal usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana, mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat pemberantasan korupsi secara langsung,” tutur Ganjar.
Ganjar mengklaim berkomitmen dalam memperkuat kelembagaan KPK. Koordinasi dengan aparat penegak hukum perlu terus ditingkatkan. Selain itu, Ganjar juga berkomitmen menjaga independensi KPK dalam upaya memberantas korupsi.
“Menjaga independensi dan integritas aparatur di KPK itu penting, tidak untuk diintervensi oleh siapa pun,” ucap Ganjar.
Selain itu, Ganjar menyatakan pentingnya instrumen LHKPN dalam mencegah korupsi.
Langkah selanjutnya, Ganjar akan mendorong kejaksaan dan kepolisian tranparan dalam memproses laporan masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi.
“Inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi supervisi dan pencegahan kita lakukan. Melibatkan pemerintah, KPK dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus. Dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya. Tentu dengan anonim dan evidence base yang terjadi,” tandas Ganjar.
