BerandaNewsPolhukamDilaporkan ke Dewas KPK, Alex Marwata dan Nurul Ghufron Diduga Gunakan Pengaruh

Dilaporkan ke Dewas KPK, Alex Marwata dan Nurul Ghufron Diduga Gunakan Pengaruh

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho membenarkan jika Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dan Nurul Ghufron dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Pengaduan itu atas dugaan menggunakan pengaruh pada jabatannya.

“Ada dua. NG (Nurul Ghufron) sama AM (Alexander Marwata). Yang dilaporkan itu menggunakan pengaruhnya ya,” ungkap Albertina, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (11/1).

Dikatakan Albertina, pengaduan yang diterima Dewas KPK masih terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkup Kementerian Pertanian. Akan tetapi, sambung Albertina, dalam kasus yang berbeda dengan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Masih lingkup Kementan tapi berbeda, pengaduannya juga berbeda,” ucap Albertina.

Penerbit Iklan Google Adsense

Menurut Albertina, pengaduan tersebut masih harus diklarifikasi terlebih dulu. Seb itu, Albertina berharap agar publik tidak langsung mengambil kesimpulan.

“Ini baru pengaduan baru diklarifikasi belum tentu juga benar,” tutur Albertina.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Hakim Agung Gazalba Saleh Kembali Ngandang

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh kembali berstatus terdakwa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dijebloskan ke Rutan Kelas IA Jakarta Timur.

Jokowi Optimis Prabowo Mampu Kelola Keuangan Negara dengan Baik

Presiden Jokowi (Joko Widodo) memberikan wanti-wanti kepada BPK dan sejumlah lembaga negara untuk bersiap untuk transisi pemerintahan di bulan Oktober mendatang.

KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Proyek Shelter Tsunami NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka korupsi dugaan Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) ...

Polda Jabar Girang Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Tak Bahas Ganti Rugi

Polda Jabar mengaku hanya bisa pasrah dengan putusan Hakim Tunggal PN Bandung atas gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS