Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Ganjar Klaim Bakal Suruh Megawati Tanda Tangan Kontrak Kerja Komposisi Kabinet

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ganjar Pranowo sesumbar tidak bakal mau menerima nama titipan dari partai politik untuk mengisi susunan kabinetnya apabila terpilih jadi presiden nanti.

Calon presiden nomor urut 3 itu bahkan mengklaim, partai politik dilarang untuk menitipkan orang namun tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkannya sebagai pembantunya.

“Partai ikut dengan kami dan kami butuh kualifikasi ini, silahkan anda cari. Kalau tidak dapat? Saya coret ya, anda cari lagi,” kata Ganjar Pranowo pada Senin (8/1) seperti dikutip Holopis.com.

Pria yang mengaku sebagai petugas partai itu bahkan kembali mengklaim, dirinya bakal memerintahkan Megawati Soekarnoputri serta pimpinan parpol pendukung lainnya untuk tanda tangan kontrak kerja.

“Terbayangkan gak kalau kontrak kerjanya di awal, suruh pimpinan partainya tanda tangan, selesai,” imbuhnya.

Pria yang tersangkut kasus korupsi e-KTP itu juga membeberkan ke depan pihaknya akan menerapkan KPI kabinet yang bisa dinilai oleh publik. Sehingga, para pembantunya itu akan dipermalukan apabila tidak bisa memenuhi standar.

“Viralisme, viralisme, maka semua sekarang rakyat bisa menonton dengan teknologi digital yang ada, ketika ketidakbaikan itu dimunculkan, kemudian diviralkan. Mau seperti ini KPI mu ini buruk loh?” tuturnya.

Ganjar yang masih berstatus sebagai calon presiden ini pun mengaku sudah memiliki nama pilihannya untuk mengisi sejumlah jabatan di kabinetnya.

“Ada dua cara menentukan, yang pertama adalah zaken kabinet, kabinet ahli. Kabinet ahli ini memang mesti didorong mulai sekarang. Kalau 14 Februari ditentukan sore udah ada quick count yang kemudian menang satu putaran, maka ada waktu delapan bulan, ada waktu delapan bulan untuk menyiapkan,” ungkapnya.

“Hari ini sudah kita cicil, sudah menghitung betul secara teknokratis,” imbuhnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru