Aiman Witjaksono Berpotensi Dijerat Pasal Penyebaran Berita Bohong

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memastikan bahwa mereka menemukan indikasi pidana dalam pelaporan terhadap Aiman Witjaskono yang menyebut Polri tidak netral.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keyakinan yang didapatkan saat gelar perkara itu membuat mereka menaikan pelaporan tersebut menjadi penyidikan.

“Dari hasil fakta penyelidikan, forum gelar sepakat untuk meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan peristiwa pidana yang juga terjadi, ” kata Ade Safri pada Sabtu (6/1) seperti dikutip Holopis.com.

Ade Safri memastikan bahwa penyidik tidak menemukan adanya tindak pidana dalam pasal 28 ayat 2 dan pasal 45a Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud itu kemudian saat ini justru terancam dijerat dengan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1946 terkait dengan pemberitaan bohong atau hoaks.

“Tidak ditemukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pasal UU ITE,” tegasnya.

Penyidik kemudian, lanjut Ade, bakal mengagendakan pemanggilan enam pelapor dan juga Aiman. Namun, dia belum menjelaskan kapan pastinya pemanggilan itu.

“Kami telah agendakan pemeriksaan terhadap semua saksi yang telah dilakukan klarifikasi, nanti kami update ya kapan pastinya” ucap Ade Safri.

Aiman sendiri dilaporkan oleh enam pelapor sekaligus pada Senin (13/11/2023) dengan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik, yakni UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (2) jo Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.