KPK Didesak Segera Tangkap Harun Masiku

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pada hari Kamis, (4/1), di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Jl. Persada Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, GERAKAN ANTI KORUPSI (GERAK) menggelar aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh Amri selaku Koordinator Lapangan Demo, menyoroti tuntutan penangkapan terhadap Harun Masiku.

Dalam orasinya, Amri menegaskan dukungan Gerakan Anti Korupsi terhadap langkah Ketua KPK baru dalam menangkap DPO Harun Masiku.

“Kami dari Gerakan Anti Korupsi sangat mendukung langkah Ketua KPK Baru saat ini segera menangkap DPO Harun Masiku,” tegas Amri dalam orasinya dikutip Holopis.com, Kamis (4/1).

Amri juga menyerukan agar KPK segera memanggil Mantan Gubernur Papua Barat dan Ketua Nasdem Papua Barat yang diduga memberikan suap gratifikasi kepada Mantan Komisioner KPU RI Wawan Setiawan. Suap tersebut disebutkan mencapai Rp. 500.000.000 melalui sekretaris KPUD Papua Barat atas nama Muhammad Thamrin Payopo.

“Segera memanggil Mantan Gubernur Papua Barat Ketua Nasdem Papua Barat yang juga di duga memberikan suap gratifikasi ke Mantan Komisioner KPU RI Wawan Setiawan saat itu sebesar Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) melalui saat itu sekretaris KPUD Papua Barat atas nama Muhammad Thamrin Payopo,” tuturnya.

Pimpinan KPK yang baru diharapkan dapat segera merespons tuntutan ini dan memberikan kejelasan terkait langkah-langkah yang akan diambil dalam menanggapi kasus tersebut. Unjuk rasa ini diakhiri dengan harapan bahwa penegakan hukum akan berjalan transparan dan tegas demi memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam dugaan tindak korupsi.

“Sekali lagi kami memohon kepada pimpinan KPK yang baru segera bertindak dan menurunkan tim investigasi untuk segera menangkap dan menjatuhkan hukuman kepada Sdr Harun Masiku dan Mantan Gubernur Papua Barat,” ucapnya.

Aksi unjuk rasa ini menjadi bentuk perlawanan Gerakan Anti Korupsi dalam memperjuangkan keadilan dan kebersihan institusi KPK, serta menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi agenda utama bagi masyarakat.