BerandaNewsPolhukamPemprov Kepri Pastikan Pemberian Pulau Galang Untuk Pengungsi Rohingya Hoaks

Pemprov Kepri Pastikan Pemberian Pulau Galang Untuk Pengungsi Rohingya Hoaks

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kepulauan Riau menegaskan bahwa mereka belum menjalin kesepakatan apapun dengan UNHCR perihal penempatan para pengungsi Rohingya.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad pun menyebut, jika ada kabar bahwa pihaknya telah memberikan Pulau Galang di Batam untuk para pengungsi tersebut adalah kabar hoaks.

“Itu hoaks. Kami tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR Indonesia,” kata Ansar dalam pernyataannya Selasa (2/1) yang dikutip Holopis.com.

“Saya tegaskan belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang,” sambungnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Ansar pun berharap, masyarakat tidak menelan bulat-bulat informasi yang ada di media sosial karena belum diketahui secara pasti kebenarannya. Sebab, informasi yang beredar di media sosial bisa bermakna ke berbagai hal, termasuk merusak persatuan.

“Saya minta warga bijak merespons informasi di internet. Jangan sampai terpengaruh oleh provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita,” pintanya.

Sampai dengan saat ini, Ansar memastikan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat mengenai bagaimana langkah lanjutan terhadap penanganan para pengungsi Rohingya. Pasalnya, sampai dengan saat ini memang belum ada pembahasan lanjutan mengenai lokasi para pengungsi Rohingya.

“Kami siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan UNHCR untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya secara humanis dan sesuai ketentuan hukum internasional,” tutupnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Aparat Tembak Mati Teroris Papua

Aparat gabungan TNI Polri melakukan penyerbuan markas teroris Papua di Topo, Nabire.

Mahfud MD Sarankan Semua Komisioner KPU Mundur

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyarankan agar semua komisioner KPU RI saat ini agar mengundurkan diri pasca kasus Hasyim Asy'ari. Sebab, moralitas pimpinan KPU saat ini sudah rusak di mata publik, bahkan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2024.

Yudi Purnomo Desak KPK Penuhi Tantangan Megawati

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo ikut menanggapi tantangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bertemu AKBP Rossa.

PB SEMMI Apresiasi Polri Berhasil Bongkar Laboratorium Narkoba di Malang

Donny mengatakan bahwa masyarakat Indonesia akan selalu mendukung langkah Polri dalam melakukan penegakkan hukum terutama terhadap kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena sudah sangat meresahkan di Indonesia.

Mahfud MD Harap Rektor Transparan soal Pemberhentian Dekan FK Unair

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD memberikan respons atas diberhentikannya Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso oleh Rektor Unair Rektor Unair Prof. Nasih.

Pemerintah Beri Perhatian Khusus soal Kasus Kekerasan di Pesantren

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan dan mengutuk keras terjadinya kasus kekerasan di lingkup pondok pesantren hingga menyebabkan hilangnya nyawa santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). 
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS