HOLOPIS.COM, JAKARTA – Masalah pupuk nampaknya masih menjadi masalah klasik yang banyak dikeluhkan oleh para petani, terlebih setelah kebijakan pembelian pupuk subsidi dengan menggunakan kartu tani diterapkan.
Pasalnya, banyak petani yang mengaku kesulitan dalam mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau karena adanya kebijakan baru tersebut.
Merespon hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pembelian pupuk tidak harus menggunakan kartu tani. Para petani, kata dia, juga bisa membeli pupuk menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Kalau petani mesti pupuk, cuma kemarin saya sudah sampaikan pembelian pupuk tak mesti pakai kartu tani bisa pakai KTP,” ujarnya dalam keterangan pers usai menanam bersama di Banyumas, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (3/1).
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga merespon perihal keluhan petani terkait adanya dugaan kebocoran distribusi pupuk bersubsidi, yang pada akhirnya membuat petani kesulitan memperoleh pupuk dengan harga terjangkau tersebut.
“Memang ada kebocoran (distribusi pupuk subsidi) begitu, tapi semua akan diawasi dan dikontrol,” ujar Jokowi.
Namun dia memastikan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi. Ia mewanti-wanti agar pupuk yang disubsidi oleh APBN benar-benar sampai ke tangan petani.
“Ya itu harus dikontrol terus, distributor, pengecer, dikontrol, jangan sampai pupuk subsidi dijual ke tempat yang bukan petani,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, bahwa pihaknya telah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk dari PT Pupuk Indonesia untuk menghadapi masa panen periode Maret-April 2024. Dia juga membuka peluang adanya penambahan pupuk subsidi di tahun ini.
“Saya kira itu mencukupi dan keluhan pupuk saya harapkan tidak ada lagi. Kemudian subsidi pupuk juga saya sudah meminta ke Mentan-Menkeu untuk ajukan dana tambah Rp14 triliun untuk subsidi pupuk,” pungkasnya.
