HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, menyampaikan bahwa menjamin keadilan dan ketahanan energi bagi masyarakat Indonesia bukanlah tugas yang mudah.
Dalam kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau sulit dijangkau, belum terkoneksinya infrastruktur pipa gas bumi antara pasokan dan permintaan, serta ketidakmerataan lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), menjadi kendala utama dalam penyediaan energi di Indonesia.
Dalam konteks ini, Erika Retnowati menyoroti Program BBM Satu Harga yang telah dicanangkan sejak tahun 2017. Menurutnya, hingga sampai dengan saat ini, program tersebut telah membangun 512 penyalur, sebagian besar berada di wilayah yang sulit dijangkau. Ini mencerminkan bahwa penyediaan energi di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks.
“Melalui Program BBM 1 Harga yang telah dicanangkan sejak tahun 2017, dan sampai saat ini telah terbangun 512 penyalur, yang mayoritas berlokasi di wilayah yang sulit dijangkau, menjadi wadah kontemplasi kita bersama bahwa penyediaan energi di Indonesia bukan hal yang mudah,” ujar Erika dalam Hari Jadi Ke-21, Jumat (29/12) dikutip Holopis.com.
Terkait upaya menyediakan energi bersih dan terjangkau melalui program jargas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, Erika menyebut bahwa masih ada sejumlah kendala. Volume throughput yang tidak signifikan dan rumitnya pembangunan infrastruktur jargas menjadi hambatan, sehingga pembangunan jargas berkembang melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun Jargas Mandiri.
“Tanpa mengesampingkan kendala-kendala tersebut, Negara berusaha untuk hadir, menjunjung komitmen penyediaan energi yang adil untuk masyarakat. Hal ini akan lebih sulit tercapai tanpa peran serta kita semua, Badan Usaha Penugasan, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah beserta jajarannya, maupun Lembaga penyalur,” pungkas Erika Retnowati.
