HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua pihak untuk ikut memastikan bahwa Pemilu 2024 yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 berjalan dengan baik dan lancar.
“Saya juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan mendukung pelaksanaan pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan baik,” kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12) seperti dikutip Holopis.com.
Selain itu. Ia juga mengimbau dan memerintahkan kepada seluruh jajaran dan aparat TNI, Polri maupun ASN untuk tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu, termasuk Pilpres 2024.
“Selain itu, seluruh jajaran ASN, TNI, dan Polri harus menjaga netralitasnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara Republik Indonesia tersebut mengatakan, bahwa Pemilu tinggal 45 hari lagi. Sehingga ini menjadi komitmen bersama bagaimana pemilu bisa berjalan dengan lancar, aman dan damai.
“Pemilihan Umum 2024 tinggal 45 hari. Waktunya sudah sangat dekat. Selain itu, pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks, berlangsung serentak: pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota,” tutur Jokowi.
Di sisi lain, pemilu 2024 nanti akan diikuti lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi, melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Sehingga peran KPU saat ini tentu sangat penting.
“Melihat kompleksitas Pemilu kita kali ini, saya mengimbau seluruh jajaran KPU agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Secara khusus, Presiden Jokowi meminta agar KPU benar-benar bisa mempersiapkan segala sesuatunya, yakni sarana dan prasarana pelaksanaan Pemilu 2024.
“KPU harus memastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas, ketersediaan dan distribusi logistik, kesiapan sistem dan teknologinya, semuanya harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya,” tukasnya.
Hal ini penting diingatkan karena Presiden Jokowi melihat bahwa ketika ada kesalahan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maka public trust bisa terganggu.
“Keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, merembet ke mana-mana, yang dapat mengganggu kondusifitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi Pemilu kita,” pungkasnya.
