BerandaNewsPolhukamMuhaimin Iskandar Tidak Mau Jadi Pelapor Soal Tuduhan Adanya Money Politic

Muhaimin Iskandar Tidak Mau Jadi Pelapor Soal Tuduhan Adanya Money Politic

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa dirinya tidak mau melaporkan secara langsung terkait pernyataan adanya pemberian uang ke sejumlah pendukungan demi tidak memilih pasangan Anies-Muhaimin.

Pria yang tersangkut kasus korupsi dengan istilah ‘durian gate’ ini malah mengatakan pelaporan ke institusi berwenang itu tergantung kepada pihak yang telah ditawarkan uang suap tersebut.

“Ya tunggu saja, semoga beliau-beliaunya berkenan untuk membuka, bukan hanya ke publik, ke Bawaslu,” kata Cak Imin dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (30/12).

Tak hanya itu, Cak Imin berkilah bahwa dirinya tidak bakal mengajukan laporan dan menunggu pihak yang bakal pasang badan untuk melaporkannya.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Kita nunggu waktu yang tepat sekaligus nunggu yang mau melaporkan, supaya agak banyak yang melapor ke Bawaslu,” ujarnya.

Cak Imin juga enggan membeberkan sosok yang menawarkan uang besar ke kiai supaya tak mendukung AMIN. Ia menyebut akan membuka hal itu, jika mendapat izin dari tokoh yang bersangkutan.

“Nanti kita sampaikan pada saatnya beliau-beliau mau. Tentu saja kita nunggu kiainya, kita nggak punya kewenangan,” kilahnya.

Sebelumnya diberitakan, Muhaimin Iskandar mengklaim bahwa timnya telah terlibat dalam kegiatan politik uang di masa kampanye Pilpres 2024 ini.

Pria yang tersangkut kasus korupsi ‘durian gate’ ini mengatakan, banyak dari pendukungnya yang ditawari uang suap dalam jumlah besar dengan gantinya berhenti mendukung Anies-Cak Imin (AMIN).

“Kalau itu bukan kecurangan. Itu namanya money politics di mana beberapa orang kami didatangi uang besar, kemudian tidak usah membantu mereka, tapi cukup berhenti membantu AMIN,” kata Muhaimin Iskandar.

“Bahkan uangnya dikasih tahu ke kita ya,” imbuhnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.

Tok! Gugatan Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan Hakim, Polda Jabar Kalah Telak

Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan atas status tersangka yang telah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.

Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Dibacakan Hari Ini

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukannya, menentukan nasib Pegi dalam menghadapi proses hukum selanjutnya.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS