HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ma’ruf Amin membantah bahwa jabatannya sebagai wakil presiden pada saat ini hanya sebatas ‘ban serep’ dari presiden.
Padahal, hal tersebut sebelumnya diketahui disampaikan oleh Mahfud MD dalam beberapa kesempatan agenda kampanyenya sebagai calon wakil presiden.
“Jangan katakan ban serep, tapi fungsinya sebagai wapres, jangan wapres sebagai presiden. Wapres harus sesuai porsi-nya,” kata Ma’ruf Amin pada Kamis (28/12) seperti dikutip Holopis.com.
Ma’ruf Amin kemudian menyindir Mahfud MD yang ingin jabatannya layaknya sudah seperti ingin presiden.
“Wakil presiden ya wakil presiden, jangan wakil presiden rasa presiden itu bisa jadi masalah. Wakil presiden bertugas membantu presiden dan mengerjakan apa yang ditugaskan presiden,” ucapnya.
Sebagai seorang wakil presiden, dirinya menegaskan juga harus siap mendapatkan tugas apapun yang diberikan oleh seorang presiden.
“Kalau yang diserahkan presiden harus fokus dikerjakan. Misalnya, stunting, saya terus pimpin rapat koordinasi meninjau ke lapangan, hitung kasus di daerah dan intervensi-nya seperti apa,” ucapnya.
Sebelumnya diketahui, Mahfud MD bersikeras bahwa dirinya harus mendapatkan tugas yang berbeda dibandingkan Ma’ruf Amin apabila dirinya terpilih menjadi wakil presiden.
Dalam kampanyenya di Jawa Barat pada Jumat (15/12), Mahfud pun menegaskan bahwa dirinya sudah mengajukan syarat ke Megawati Soekarnoputri bahwa dirinya ingin mengendalikan Menko Polhukam apabila terpilih nanti.
“Ban serep? Tidak. Kita sudah bersepakat, saya sudah bicara dengan Bu Mega bersama ketua umum parpol. Saya tidak mau jadi ban serep,” kata Mahfud.
Nantinya, Mahfud ngotot ingin memegang kuasa langsung atas penanganan Polhukam di Indonesia dan tidak sebatas berhenti di Menko Polhukam.
“Saya minta akses untuk ikut mengatasi masalah politik, hukum dan keamanan sebagai wapres, kan bisa. Menjadi atasnya Menko Polhukam,” tuturnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis informasi terkini perihal prakiraan cuaca Jateng (Jawa Tengah)…
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis informasi terkini perihal prakiraan cuaca Jakarta pada…
JAKARTA - Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara, denda Rp1 miliar dan uang…
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025, Benny Kabur Harman menyambut gembira klaim…
JAKARTA - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri berpeluang dipanggil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait…
Dalam rangka memantau pasokan BBM dan LPG secara real-time, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara…