HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menerima laporan dugaan transaksi mencurigakan dalam Pemilu 2024 dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga antikorupsi siap turun tangan jika laporan itu telah diserahkan PPATK.
Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam keteranganya kepada wartawan, Senin (18/12). Dikatakan Ghufron, PPATK akan mengirimkan hasil analisa transaksi mencurigakan ke KPK jika diduga berasal dari korupsi.
“PPATK akan mengirimkan hasil analisa transaksi mencurigakan ke KPK jika diduga berasal dari korupsi, atas hasil LHA (Laporan Hasil Analsis) tersebut KPK melalukan proses hukum. Namun sejauh ini KPK belum menerima LHA tersebut dari PPATK,” ucap Nurul Ghufron, seperti dikutip Holopis.com.
Ihwal transaksi mencurigakan itu sebelumnya diungkap oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. Aliran transaksi mencurigakan hingga ratusan miliar itu berasal dari berbagai sumber.
Teranyar beredar kabar salah satu sumber lainnya diduga berasal dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah. Dalam sejumlah pemberitaan, pencairan pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal kerja debitur-debitur itu disebut-sebut menggunakan modus ‘banyak tangan’ hingga akhirnya bermuara ke sejumlah perusahaan.
PPATK mengklaim sudah melaporkan hal itu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Atas temuan PPATK itu, Bawaslu disebut-sebut akan berkoordinasi dengan KPK dan Kejagung.
Ghufron merespon diplomatis saat disinggung soal koordinasi tersebut. “Kami tunggu koordinasi dengan bawaslu tersebut,” imbuh Ghufron.
