BerandaNewsPolhukamPSI Anggap PDIP Cuma Bisa Ngomong Tanpa Lihat Data

PSI Anggap PDIP Cuma Bisa Ngomong Tanpa Lihat Data

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indoenesia (PSI) meradang dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menanggapi hasil temuan PPATK mengenai adanya transaksi janggal di masa kampanye.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni awalnya menjawab mengenai tudingan partai kecil, namun bisa memiliki jumlah baliho yang begitu banyak di saat ini dibandingkan jumlah pengurusnya.

“Saya merasa sejak Mas Kaesang masuk PSI, PSI sekarang sudah bukan partai kecil lagi. Jadi mungkin bukan itu yang dimaksud Mas Hasto,” kata Raja Juli dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Minggu (17/12).

Raja Juli pun menegaskan bahwa pengurus PSI terbilang sudah rapi sampai ke kecamatan-kecamatan, kelurahan bahkan di desa. “Jadi jumlah pengurusnya juga lebih banyak,” imbuhnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Bahkan, termasuk soal alat peraga kampanye, Raja Juli menyayangkan ketika seorang Hasto berbicara tidak berdasarkan data dan hanya berasumsi.

“Mungkin Mas Hasto mesti baca beberapa survei, mungkin beliau sibuk ya, mengurus Pak Ganjar, mengurus partai. Menurut survei indikator, APK paling banyak itu namanya partainya PDIP. PSI urutan ke-11. Jadi ada baiknya survei itu dibaca,” tegasnya.

Raja Juli kemudian menantang PPATK untuk membuka data transaksi janggal tersebut dan dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh PSI.

“Dan justru saya meminta supaya PPATK mulai saja menyebutkan kepada publik partai apa yg diendus bahasanya itu ada transaksi ya triliunan. PSI sih partai terbuka, partai transparan, siap justru untuk adu data. Semua laporan keuangan ya kampanye itu pasti akan dipublish oleh PSI apalagi kalau yang minta PPATK ya kita akan sampaikan,” tandasnua.

“Jadi sekali lagi kami sangat setuju untuk dibuka seterang-terangnya kepada publik,” lanjutnya.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebelumnya sempat menyerang sejumlah partai pendatang baru yang dianggap memiliki baliho cukup banyak di Pemilu kali ini. Hasto yang pernah diperiksa di kasus korupsi Harun Masiku ini pun kemudian malah menuduh seharusnya partai tersebut patut dicurigai.

“Misalnya sekarang ada partai yang tanpa diketahui darimana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara, balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya,” kata Hasto, Jumat (15/12).

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Jokowi Siap Doakan Kaesang Maju di Pilkada Serentak

Presiden Jokowi (Joko Widodo) terus memberikan sinyalemen dukungan dirinya terhadap Kaesang Pangarep yang dikabarkan akan maju di Pilkada Serentak 2024.

Afifuddin Ogah Mundur Meski Dikritik Mahfud MD

Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menanggapi kritik yang dilontarkan Mahfud MD usai pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh DKPP RI.

Jokowi Tak Kunjung Tanda Tangani Pemberhentian Hasyim Asyari

Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengaku belum menandatangani Keppres pemberhentian Hasyim Ashari dari posisi Ketua KPU RI.

Pegi Setiawan Bebas, Mabes Polri Bakal Evaluasi Penyidik

Mabes Polri menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh pasca putusan praperadilan yang membebaskan Pegi Setiawan.

Jokowi Bela KPU dari Kritik Mahfud MD

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi kritik dari Mafud MD yang mendesak komisioner KPU mundur pasca kasus seksual Hasyim Ashari.

KPK Tak Sudi Gubris Megawati

KPK ogah menanggapi tantangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penanganan kasus Harun Masiku.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS