HOLOPIS.COM, JAKARTA – Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga ia sangat sepakat jika lembaga pemberantasan korupsi diperkuat.
“Korupsi adalah penghianat terhadap bangsa, kita harus memperkuat KPK, Kepolisian dan Kejaksaan serta semua badan yang bisa membantu mengikis Korupsi,” kata Prabowo dalam paparannya di debat Capres 2024 perdana yang diselenggarakan di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12) malam seperti dikutip Holopis.com.
Pada intinya, Prabowo sangat sepakat pemberantasan korupsi tidak hanya di permukaan saja, akan tetapi semua perkara korupsi diberantas sampai ke paling inti.
“Jadi saya berpendapat kasus korupsi harus diberantas sampai akarnya,” pungkasnya.
Statemen Prabowo tersebut adalah respons dari pertanyaan panelis yang ditujukan kepada Ganjar Pranowo tentang bagaimana capres nomor urut 3 tersebut melakukan pemberantasan korupsi.
Jawaban Ganjar adalah dengan memperkuat penanganan tindak pidana korupsi dengan cara memiskinkan para koruptor. Untuk merealisasikannya adalah dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset yang saat ini sudah ada di meja DPR RI.
“Dari sisi penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan adalah perampasan aset, maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi dibahwa ke Nusakambangan,” kata Ganar Pranowo.
Sejalan dengan Ganjar dan Prabowo, Anies Baswedan yang merupakan capres nomor urut 1 menambahkan dengan wacana revisi UU KPK.
“UU KPK harus direvisi, agar KPK menjadi lembaga yang kuat,” kata Anies.
Selain itu, perlu diberikan remunerasi bagi pejabat negara yang ikut membantu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga para pemangku kebijakan bisa ikut andil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan suka rela.
“Diberikan imbalan dan reward kepada mereka yang membantu, sehingga aparat penegak hukum dan seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Gerakan anti korupsi harus ada di Indonesia,” pungkasnya.
