KPU Diminta Permudah Akses Disabilitas Gunakan Hak Suaranya Pada Pemilu 2024

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mochammad Jodi Husein, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Pernusa, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya tingkat ketertarikan anak muda terhadap proses politik.

“Tingkat ketertarikan anak muda saat ini masih rendah, karena anak muda sulit diarahkan. Tapi, pemilu nanti didominasi anak muda sehingga masa depan dan arah politik ke depan ditentukan oleh anak-anak muda,” kata Jodi dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, 12 Desember 2023.

Selanjutnya, Jodi juga menyoroti fenomena hoaks dan black campaign yang kerap menghiasi peta politik.

Ia menjelaskan bahwa black campaign, yang bertujuan melemahkan lawan politik, harus dibedakan dengan negative campaign yang didasarkan pada data dan fakta yang valid.\

Mochammad Jodi Husein menegaskan pentingnya berhati-hati dalam menyebarkan informasi, terutama jika informasi tersebut bermuatan black campaign, karena dapat memiliki dampak hukum.

“Hoaks dan black campaign itu tujuannya dibuat untuk melemahkan lawan. Yang boleh itu negative campaign karena informasi itu didasarkan pada data dan fakta bukan hoaks,” ungkap Jodi.

Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih cermat dan kritis dalam menilai setiap informasi yang mereka terima.

Ketua DPP Pemuda Pernusa juga menyampaikan pesan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan akses dan kemudahan bagi kaum disabilitas dalam menyalurkan hak suaranya.

Jodi menekankan pentingnya memberikan hak kepada semua warga negara, termasuk kaum disabilitas, untuk ikut serta dalam menentukan nasib bangsa dan negara ke depannya.

“Pesan KPU, tolong berikan akses dan kemudahan kaum disabilitas untuk menyalurkan hak suaranya, karena memiliki hak juga untuk ikut menentukan nasib bangsa dan negara ke depan. Karena biar bagaimanapun sebiji nasi yang kita makan itu tidak lepas dari hasil kebijakan politik,” tegasnya.

Dengan pernyataannya, Mochammad Jodi Husein berharap agar partisipasi anak muda dalam pemilu meningkat dan bahwa proses politik dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik.