HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengungkapkan bahwa ada sekitar Rp 165 triliun dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dari total dana tersebut, Jokowi pun mengklaim bahwa pengelolaan dana yang dilakukan BPKH pun sampai saat ini masih terbilang aman dan tidak memiliki resiko tinggi.
“Jadi saya titip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH. Tadi beliau menyampaikan, 75 persen diinvestasikan di SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Alhamdulillah, ini tempat aman, berada di BI. Dua persen diinvestasikan langsung, investasi langsung 2 persen. Menurut saya juga masih aman,” kata Jokowi pada Selasa (12/12) seperti dikutip Holopis.com.
Jokowi pun mewanti-wanti agar BPKH tidak macam-macam dengan dana umat tersebut agar tidak bernasib seperti Jiwasraya yang disalahgunakan oleh sekelompok orang.
“Jangan sampai seperti yang lain-lain, diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng, hilang uangnya. Ingat Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu. Jangan sampai berkasus seperti itu. Ini saya titip, hati-hati mengelola dana umat ini,” tegasnya.
“Harus betul-betul dikelola dengan profesional, mengedepankan akuntabilitas, mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian yang amat sangat. Karena sekali lagi, ini adalah uang rakyat, uangnya umat,” sambungnya.
Mantan Wali Kota Solo itu kemudian juga berharap pengelolaan keuangan haji harus lebih inovatif serta pengawasan internal juga harus lebih ditingkatkan.
“Tadi ada dibentuk anak perusahaan investment company, ini juga harus lebih mengefisienkan bukan menambah panjang birokrasi yang ada, sehingga semuanya dikelola dengan profesional,” ucapnya.
Selain itu, Jokowi juga tidak mau ketika BPKH hanya fokus untuk menambal kekurangan biaya jemaah yang berangkat saja, tetapi sekali lagi juga memberi nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah yang menunggu antrean panjang dengan tetap memperhatikan sustainabilitas keuangan haji yang dikelola dan juga perbesar kontribusi di bidang ekonomi syariah.
“Kalau bisa berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah juga baik, karena potensinya di ekonomi syariah kita ini masih sangat besar sekali, baik di sektor keuangan syariah maupun di industri halal dan lain-lainnya masih sangat besar sekali,” tukasnya.
“Saya yakin BPKH bisa menjalankan tugasnya dengan penuh amanah, dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga penyelenggaraan ibadah haji semakin baik ke depannya,” lanjutnya.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan…
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas meminta pemerintah untuk menunda terlebih dahulu…
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian melalui program…
JAKARTA – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, bertemu dengan Deputi…
JAKARTA - Salah satu cara yang dinilai tak tepat bagi suami istri (pasutri) baru yaitu…
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyatakan kesiapannya…