KPU Ingatkan KPU soal Kebocoran Data : Mesti ada yang Tanggung Jawab

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Mardani Ali Sera mengingatkan agar kasus kebocoran data KPU yang disebut hasil ulah peretas dengan akun anonim Jimbo agar tidak menjadi angin lalu semata.

Sebab kata dia, kasus ini merupakan sesuatu yang sangat serius soal kualitas dan integritas KPU di bawah komando Hasyim Asy’ari tersebut.

“Mesti ada pihaknya yang bertanggung jawab, jangan anggap remeh masalah ini,” kata Mardani dalam keterangannya, Senin (11/12) seperti dikutip Holopis.com.

Ia mempertanyakan bagaimana kelanjutan penanganan kasus yang dilakukan oleh BSSN maupun Bareskrim Polri terkait dengan kasus kebocoran data tersebut. Mengapa sampai dengan saat ini, kasus itu tak kunjung menunjukkan hasil progresifnya.

“Hingga saat ini, belum ada yang menyatakan bertanggung jawab dan memberi klarifikasi,” ujarnya.

Ia yang merupakan anggota Komisi II DPR RI menyatakan akan mengejar kelanjutan kasus ini sampai dinyatakan tuntas dan terang benderang.

“Komisi II akan mengejar ini, karena maslah data ini vital sekali, bisa merusak banyak hal,” tuturnya.

Secara umum, dampak dari kasus kebocoran data KPU oleh peretas hingga diklaim dijual di forum jual beli data ilegal itu bisa berdampak pada kualitas negara dalam menjaga keamanan data penduduknya.

“Bukan cuma kepentingan pribadi yang rusak, tapi juga negara dan bangsanya,” sambung Mardani.

Lebih lanjut, Mardani pun mengingatkan kepada bahwa insiden peretasan itu jangan sampai kembali terulang. Jika sampai bocor lagi, maka KPU akan mendapatkan sentimen negatif dari publik.

“Perlu waspada, agar security system-nya terjaga,” pungkasnya.

Sebelumnya, kasus peretasan ini tersebar di publik karena seorang peretas dengan nama anonim Jimbo kedapatan menjual data kependudukan dan pemilih hasil pencurian dari server KPU. Bahkan data tersebut dijual dengan harga 2 BTC.

Atas kabar adanya kebocoran data itu, KPU pun mengakui memang pihaknya mengalami pencurian data berdasarkan penyisiran log access di server mereka.

“Berdasarkan hasil pengecekan bersama, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih,” tulis rilis resmi KPU pada hari Rabu (29/11) kemarin.

Menindaklanjuti laporan adanya aktivitas pencurian data tersebut, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengatakan pembocoran ini terungkap melalui patroli siber yang rutin dilakukan oleh Dittipidsiber.

“Saat ini, CSIRT (computer Security Insident Response Team) sedang berkoordinasi langsung dengan KPU untuk sekaligus melakukan penyelidikan,” kata Dittipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adi Vivid A Bachtiar kepada wartawan, Kamis (30/11).

Brigjen Pol Adi menyatakan koordinasi intensif sedang berlangsung antara Bareskrim dan KPU untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut.

“Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami,” ujarnya.