HOLOPIS.COM, JAKARTA – Politisi PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Habib Muannas Alaidid memberikan kritikan kepada Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo soal penempatan para korutor di Lapas Nusakambangan.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat dari lokasi penjara yang disiapkan. Akan tetapi ada faktor yang lebih dari itu.
“Pemberantasan korupsi bukan soal tempat tahanan pelaku, tapi jaminan atau optimalisasi pengembalian kerugian negara yang telah ditimbulkan,” kata Muannas dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (9/12).
Untuk mengimplementasikan semangat pemberantasan korupsi itu, ia menilai justru yang paling efektif adalah bagaimana membuat semua hasil curian koruptor bisa dikembalikan ke negara semaksimal mungkin.
Solusinya menurut Muannas adalah dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang sudah digelontorkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ke DPR RI.
“Dan hanya melalui disahkannya UU perampasan aset,” ujarnya.
Jika persoalan lokasi, menurut Muannas tak akan menjamin seseorang berubah dan bertaubat atas tindakan kejahatannya.
“Terpidana terorisme dan narkoba juga banyak ditahan di Nusakambangan, banyak mereka mengulangi perbuatan. Tempat penjara tak menjamin efek jera,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo ingin agar para koruptor dipenjara di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Menurutnya, hal itu akan memberikan efek jera bagi para koruptor sekaligus memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Penguatan KPK, bikin KPK menjadi lebih independen dan kita bawa pejabat yang korupsi ke Nusakambangan,” ucap Ganjar saat diwawancarai usai memberikan materi dalam agenda kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Jumat (8/12) kemarin.
Hal ini karena menurut Ganjar, korupsi adalah kejahatan ekstra ordinary yang membuat rakyat Indonesia jengkel. Sehingga penempatan koruptor di Lapas Nusakambangan bisa memberikan efek jera agar para koruptor bisa bertaubat.
“Saya kira itu yang bisa kita dorong agar orang bisa tobat untuk tidak melakukannya. Rakyat marah betul dan pasti situasi ini makin memburuk karena korupsi,” jelas dia.
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini berkomitmen untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), bila terpilih menjadi presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
“Ketika kemudian orang sudah marah pada situasi yang koruptif, mesti kita lakukan tindakan yang ekstra,” ujar Ganjar.