Jokowi Ingin Cadangan Beras Ditambah Hingga 3 Juta Ton

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog ditingkatkan lagi hingga 3 juta ton. Saat ini, CBP di Bulog diketahui sebanyak 1 juta ton.

Hal itu sebagaimana dikatakan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi. Dia mengatakan, penambahan stok cadangan beras tersebut dimaksudkan untuk menghadapi berbagai kondisi krisis, seperti perubahan iklim.

“Kemarin Bapak Presiden meminta penambahan stok (cadangan beras) sampai terus mendekati 3 juta ton. Ini untuk memastikan bahwa dalam kondisi apapun, entah itu climate change, El Nino atau apapun, negara itu punya stok yang siap sedia digelontorkan ke masyarakat,” kata Arief dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (6/12).

Menurut Arief, selain cadangan beras, luas lahan penanaman padi juga perlu ditingkatkan menjadi 1,5 – 2 juta hektare. Rekomendasi ini diketahui lebih tinggi dari yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman beberapa waktu lalu, dimana penanaman padi minimal 1 juta hektare.

Arief mengeklaim, rekomendasi perluasan areal tanam padi sekitar 1,5 -2 juta hektare tersebut dinilai mampu membantu Indonesia dalam mencapai swasembada beras, dimana kebutuhan beras dipenuhi seluruhnya dari produksi dalam negeri.

“Impor ini kita lakukan sangat terpaksa, karena kita ingin ekonominya bergeraknya ada di Indonesia, petaninya ada di Indonesia, penggiling padinya juga ada di Indonesia, jadi roda ekonominya ada di Indonesia. Setelah ini kita harus hand in hand untuk memperkuat CBP dan utamakan produksi tentunya dari dalam negeri,” beber Arief.

Adapun stok beras di gudang Bulog per 5 Desember 2023 tercatat mencapai 1,5 juta ton. Sedangkan stok beras di ID Food tercatat ada 2,260 ton. Selain itu, Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi (CBPP) secara nasional tercatat mencapai 6.735 ton.

“Bapak Presiden memerintahkan saya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional untuk memastikan stok beras sampai ke Indonesia Timur, juga Indonesia Tengah, semua harus ada,” pungkasnya.