Pemkab Humbang Hasundutan Salahkan Pembalakan Liar Jadi Penyebab Banjir Bandang

HOLOPIS.COM, SUMUT – Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor mengungkapkan salah satu faktor utama yang menyebabkan banjir bandang hingga akhirnya membuat 12 orang dinyatakan hilang.

Dosmar menyalahkan bahwa wilayah hulu terdapat permasalahan deforestasi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Jika ditotal, luas wilayah yang rusak akibat praktik pembalakan liar mencakup empat hektar.

“Hal itu pula yang kemudian diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya petaka yang berdampak pada 200 orang dan merusak 35 unit rumah,” kata Dosmar pada Senin (4/12) seperti dikutip Holopis.com.

Oleh karena itu, Dosmar pun menyatakan telah meminta TNI dan Polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak tertentu yang diduga menjadi oknum pembalakan hutan.

“Memang di atas ada penebangan. Nanti kita dari TNI dan Polri akan bertindak tegas,” klaimnya.

Selain itu, pihaknya akan mendatangkan para ahli untuk mencarikan solusi terbaik demi kelangsungan lingkungan yang ramah bagi masyarakat.

“Ke depan kita akan lakukan perbaikan. Kita harus bicarakan dengan para ahli di bidangnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menjelaskan, mengenai rencana jangka panjang setelah masa tanggap darurat, BNPB bersama Pemerintah Daerah Humbang Hasundutan akan merelokasi warga yang terdampak. Hal itu didasari atas berbagai pertimbangan yang salah satunya adalah sejarah kejadian bencana masa lalu yang pernah terjadi di lokasi yang sama pada 1972.

“Masyarakat yang terdampak di sini akan dipindah. Karena kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 1972,” ungkap Suharyanto.

“Bupati akan menyiapkan lahannya dan nanti pemerintah pusat melalui BNPB akan membangunnya,” lanjutnya.

Di sisi lain, Suharyanto juga akan melibatkan segenap unsur termasuk para ahli untuk memperoleh rekomendasi terbaik, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Beberapa alternatif dan pilihan lain tentunya memperbaiki vegetasi di wilayah hulu dan merelokasi warga.

“Agar tidak terulang lagi maka setelah tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi jangka pendek kita akan mengatasi bagaimana wilayah hulunya. Apakah penguatan vegetasi di hulu atau memindahkan masyarakatnya nanti kita tentukan,” terangnya.

Menyinggung permasalahan yang ada di bagian hulu, Suharyanto mengatakan bahwa yang akan mendalami adalah pemerintah daerah selaku pemilik wilayah. Namun BNPB tetap akan memberikan pendamingan dan dukungan sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi selesai.

“Yang paling paham nanti pemda yang melakukan kaji cepat,” pungkasnya.