Waduh, Perubahan Format Debat Usulan Pihak Anies-Imin ?

Dengan segala kerendahan hati, saya menyarankan agar pasangan Anies-Imin mengonfirmasi kepada timnya sendiri, khususnya mereka yang hadir dalam rapat di atas, dengan demikian segala sesuatu menjadi jelas dan gamblang.

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bocoran bahwa pengusul pertama perubahan format debat sebenarnya bukan berasal dari pihak Istana maupun pihaknya.

Justru pengusul itu berasal dari tim nasional Anies Imin (TIMNAS AMIN) dalam diskusi bersama perwakilan dari tiga tim capres-cawapres yang diselenggarakan oleh KPU pada hari Rabu, 29 November 2023.

“Perwakilan Anies-Imin menyampaikan beberapa masukan atau usulan, salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut ; agar dalam setiap sesi debat, capres dan cawapres hadir bersama, pembagian waktu atau porsi berbicara, silakan diatur oleh KPU,” kata Dradjad dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Minggu (3/12).

Sementara di dalam rapat itu, TKN yang hadir juga memberikan sejumlah usulan kepada KPU tentang format debat Capres-Cawapres. Sementara soal format yang diusulkan pihak Timnas AMIN, mereka hanya menyatakan kesepemahamannya.

Oleh sebab itu, dengan fakta itu ia ingin menyatakan bahwa tidak ada unsur cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam isu perubahan format debat Capres-Cawapres tersebut.

“Bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak melakukan intervensi urusan debat kepada KPU,” ujarnya.

Lebih jauh, ia juga yakin sebenarnya Presiden Jokowi pun tidak tahu menahu awal dari munculnya usulan tersebut. Hal ini sebagai bentuk klarifikasi bahwa tidak mungkin Presiden Jokowi ikut campur seperti yang dituduhkan banyak kalangan itu.

“Saya pribadi meyakini beliau (Presiden Jokowi -red) belum mengetahui tentang adanya usulan tersebut,” sambungnya.

Terkait dengan sosok perempuan yang menjadi pengusul perubahan format debat Capres-Cawapres, Dradjad mengaku belum mengetahui betul siapa sosok tersebut. Hanya saja ia yakin KPU memiliki catatan terhadap semua hadirin yang ada di ruangan tersebut.

Bahkan ketimbang melakukan serangan kepada Presiden Joko Widodo dan Gibran, Dradjad menyarankan agar Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar melakukan cross check kembali ke internal mereka tentang siapa sosok pengusul itu.

“Dengan segala kerendahan hati, saya menyarankan agar pasangan Anies-Imin mengonfirmasi kepada timnya sendiri, khususnya mereka yang hadir dalam rapat di atas, dengan demikian segala sesuatu menjadi jelas dan gamblang,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui Sobat Holopis, bahwa Anies Baswedan merasa terkejut dengan keputusan KPU RI yang tidak secara khusus mengadakan debat antarcawapres. Sebab menurut Anies, pembahasan bersama soal format debat belum dibicarakan dengan semua tim pasangan capres-cawapres.

“Maka itu kita terkejut. Belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Nah, nanti pada waktunya surat itu juga akan disampaikan (pandangan tim Anies-Cak Imin ke KPU),” kata Anies di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12) kemarin.

Bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, bahwa Timnas AMIN sebelumnya sudah mengirimkan surat ke KPU untuk mengusulkan terkait format debat capres-cawapres. Sebab dari Tim Amin sendiri merasa belum pernah diajak berbicara soal hal tersebut.

“Pengalaman kami dulu, selalu tiga tiga paslon ada utusan yang diajak bicara. Merumuskan bersama-sama,” ujarnya.

Temukan kami juga di Google News
  • Baca Juga

Cak Imin : Saya Yakin Allah Takdirkan Prabowo Sebagai Presiden

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyampaikan keyakinannya atas kemenangan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.

DPR Belum Terima Surpres Penggantian Ketua KPU, Jokowi : Proses Administrasi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) membantah pihaknya menghambat untuk segera mengeluarkan surat presiden (surpres) pergantian Ketua KPU.

Ingat! Caleg Terpilih Belum Lapor Harta Kekayaan Tak Akan Dilantik

Calon anggota legislatif (caleg) terpilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak akan dilantik, apabila belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Projo Anggap PDIP Gagal Move On dari Kekalahan Pilpres

Relawan Projo (Pro Jokowi) ikut menanggapi tudingan PDIP terhadap Presiden Jokowi (Joko Widodo) yang dianggap mempersiapkan para kerabatnya untuk berpolitik.

Sah, Jokowi Pecat Hasyim Asy’ari Dengan Tidak Hormat

Presiden Jokowi (Joko Widodo) dipastikan telah menandatangani keputusan presiden (keppres) pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Olimpiade

BERITA TERBARU

LHKPN Ujang Iskandar, Anggota DPR NasDem yang Ditahan Kejaksaan Agung

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Iskandar ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Agung RI terkait dengan tindak pidana korupsi...