BSSN Selesai Investigasi Kebocoran Data KPU RI, Begini Hasilnya

HOLOPIS.COM, JAKARTA – BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) sudah melakukan investigasi dan forensik digital tahap awal, dalam kasua dugaan kebocoran DPT (Data Pemilih Tetap) di situs KPU RI (Komisi Pemilihan Umum).

Juru bicara BSSN, Ariandi Putra mengatakan hasil investigasi dan forensik digital telah diserahkan kepada Dittipidsiber Polri (Direktorat Tindak Pidana Siber) dan KPU.

“Pada hari Sabtu (2/12), pukul 11.00 WIB, BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dan KPU,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Holopis.com, Minggu (3/12).

Dijelaskan Ariandi, hasil tersebut merupakan hasil analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root cause atau penyebab dugaan insiden tersebut. Namun, pernyataan BSSN ini tidak menyebutkan temuan hasil analisisnya.

Nantinya, laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Dittipidsiber dan KPU RI sesuai dengan kewenangannya. Dittipidsiber Polri akan menindaklanjuti laporan tersebut dari sisi penegakan hukum, dan KPU sebagai penyelenggara sistem elektronik

“BSSN akan senantiasa melakukan sinergi dan kolaborasi bersama KPU dan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dalam pengamanan siber pemilu 2024,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, seorang peretas dengan akun Jimbo mengklaim memiliki data penduduk yang dikelola oleh KPU. Peretas itu pun mengklaim memiliki data sebanyak 252.327.304 baris data DPT lengkap yang diklaim dibobol dari KPU.GO.ID.

Klaim data itu diunggah peretas pada tanggal 27 November 2023 di situs jual beli data ilegal. Ia pun membuka penawaran harga senilai 2 BTC atau setara Rp Rp1.216.951.187 bagi yang ingin mendapatkan data curiannya itu.

Sementara itu, Founder Aware ID, Seweit Hotroiman memberikan respons atas adanya kabar dugaan peretasan data pemilih tahun 2024 oleh seorang yang mengaku sebagai hacker dengan identitas Jimbo.

Di mana di dalam klaim data yang dipublikasi, peretas tersebut mengklaim memiliki data lebih dari 252 juta baris data penduduk dengan kueri NIK (nomor induk kependudukan), alamat, tempat tanggal lahir, hingga data TPS yang bersangkutan.