Presiden Partai Buruh Serahkan Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyerahkan berkas Permohonan Uji Materiil (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

Selain Partai Buruh, ikut menjadi Pemohon adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan dua orang buruh sebagai Pemohon perorangan.

Dalam Permohonan setebal lebih dari 300 halaman itu, Partai Buruh meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan sejunmah norma dalam UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh.

“Pasal yang kami minta dibatalkan meliputi pengaturan tentang upah, pesangon, PHK, pekerja kontrak, outsourcing, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, penghapusan sanksi pidana, dan norma lain yang mengatur hukum perburuhan,” kata Iqbal dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (1/12).

Said Iqbal menyatakan bahwa dirinya sangat optimis bahwa permohonan Partai Buruh kali ini akan dikabulkan oleh Mahkamah konstitusi. Alasannya, bahwa selain didukung dengan dalil dan argumentasi yang kuat, norma yang diuji sudah pernah diberikan penilaian oleh para Hakim Konstitusi pada putusan sebelumnya yang pernah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

“Dulu, sebagian hakim sudah secara tegas menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional. Dan sebagian yang lain, seperti Pak Anwar Usman dan Pak Arief Hidayat, misalnya, mengatakan aturan perburuhan tidak boleh diatur dalam UU yang dibentuk dengan metode omnibus law. Bahkan tegas dikatakan norma yang mengatur perburuhan layak dibatalkan,” tegasnya.

Pada penyerahan Permohonan tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal didamping para kuasa hukum Pemohon, antara Ketua Tim Hukum Said Salahudin dan Muhammad Imam Nasef.