KPK Dalami Andil Komisi V di Suap Proyek DJKA, Termasuk Politikus PDIP Lasarus ?

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mendalami keterlibatan sejumlah anggota Komisi V DPR RI dalam sengkarut dugaan suap proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tak terkecuali dugaan keterlibatan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Teranyar, KPK menetapkan dua tersangka baru atas pengembangan kasus tersebut. Dua tersangka baru itu yakni, Direktur PT Bhakti Karya Utama, Asta Danika dan Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera, Zulfikar Fahmi. Keduanya dijerat atas kasus dugaan suap proyek peningkatan jalur kereta api R 33 menjadi R 54 KM 76+400 sampai 82+000 antara Lampegan – Cianjur tahun 2023 sampai 2024. Kedua tersangka baru itu telah dijebloskan ke jeruji besi.

“Kemarin kan sudah dikembangkan dua orang sudah ditahan kan, kita lihat ke depan faktanya. Karena ini kan banyak klaster ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi nanti akan terus dikembangkan,” ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (1/12).

Dalam pengembangan kasus ini, KPK belakangan ini turut memeriksa sejumlah anggota Komisi V DPR RI. Lasarus juga berpeluang kembali diperiksa penyidik KPK. Sebelumnya Lasarus pernah diagendakan diperiksa penyidik KPK pada Jumat (28/7).

Selain politikus PDIP itu, sejumlah anggota Komisi V DPR yang juga pernah dipanggil KPK yakni Ridwan Bae, Hamka B Kady MS, Andi Irwan, Neng Eem Marhamah dan Fadholi. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga telah diperiksa dalam kasus ini.

“Pada prinsipnya tentu kami tuntaskan, semua perkara yang ada di KPK sampai kemudian fakta-fakta di persidangan, kita pelajari, analisis dari pertimbangan hakimnya, baru kemudian kita kembangkan fakta-fakta hukum itu,” kata Ali.

Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur tak membantah pihaknya sedang mendalami keterlibatan sejumlah anggota Komisi V dalam kasus dugaan rasuah ini. Sebab itu, sejumlah anggota komisi yang salah satunya membidangi transportasi itu dipanggil dan diperiksa. Di antara untuk mendalami soal penganggaran dan pengawasan.

“Terkait adanya pemeriksaan anggota DPR Kalau nggak salah kalau itu dari Komisi V memang yang membidangi salah satunya di Kementerian Perhubungan. Tapi tentunya karena membidangi Kementerian Perhubungan ada hal-hal yang ingin kami gali termasuk bagaimana juga pengawasan dan lain-lainnya. Terkait penganggaran dan lain-lainnya. Di situ kita dalami,” kata Asep.

Lasarus sebelumnya mengklaim tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang kini sedang ditangani KPK itu. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar itu juga meminta kepada semua pihak untuk menyerahkan kasus ini kepada tim penyidik KPK, dan tidak membuat isu liar atau digiring untuk kepentingan isu politik murahan.

Selain Asta Danika dan Zulfikar Fahmi, KPK sebelumnya telah menetapkan 10 orang tersangka. Yakni, Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi; PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan; Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya; PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi.

Lalu, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah; PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat; Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat; Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023; dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.