HOLOPIS.COM, JAKARTA – TKN Prabowo-Gibran menanggapi pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung pihak baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru (Orba).
Sekertaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid pun kemudian balik menanyakan sejumlah indikasi pengerahan kekuatan tim Ganjar-Mahfud yang dianggap menghalalkan segala cara.
Dimana perilaku orde baru yang menggunakan instrumen negara digunakan untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya sebenarnya terlihat jelas dalam beberapa kasus.
“Misalnya, apabila intelijen negara dipakai untuk menakuti, bahkan membuat pakta integritas PJ-PJ bupati atau walikota untuk memenangkan paslon tertentu,” kata Nusron dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (28/11).
Selain itu, Nusron juga menyinggung mengenai adanya pendamping desa, petugas-petugas PKH dan Kemensos juga digunakan untuk menakuti kelompok-kelompok penerima manfaat sosial.
“Seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu, hanya karena kebetulan menterinya dari partai yang bersangkutan,” bebernya.
Tak ketinggalan kemudian menurut Nusron adalah fenomena para pendamping desa menakuti pemerintah desa dan kemudian mengarahkan agar memilih pasangan tertentu. Sampai indikasi terjadinya peristiwa pendamping Pekerja Migran Indonesia juga melakukan hal serupa.
“Jadi sebenarnya yang menerapkan orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?” tanyanya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa publik sempat dihebohkan oleh sebuah dokumen diduga adalah pakta integritas yang memuat komitmen untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden di Pilpres 2024 Papua.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh dua pejabat, yakni Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban, dan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.
Baca selengkapnya di halaman kedua.
